Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Politics

Hasil Konsultasi Staf DPRD, NasDem Masih Berada di Barisan Fraksi PDIP

KUNINGAN (MASS) – Keluarnya anggota dari Partai NasDem dari Fraksi PDI Perjuangan, nampaknya tidak direstui regulasi. Ini menyusul dilakukannya konsultasi yang dilakukan staf DPRD Kamis (31/10/2019), paska pimpinan dewan gagal memperoleh hasil konsultasi yang memuaskan.

“DPRD harus berpijak pada aturan seperti Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan lainnya yang mengatur kelembagaan DPRD. Yang jadi polemic itu kan perpindahan sodara Chartam (NasDem) ke F-PPP. Regulasi sudah tersedia, hanya timbul multitafsir,” tutur Ketua DPRD, Nuzul Rachdy SE dalam kalimat awalnya, Jumat (1/11/2019).

Ketika multitafsir maka perlu dilakukan konsultasi ke Kemendagri. Pimpinan dewan telah melakukannya, yang kemudian mendapatkan jawaban secara lisan. Hingga akhirnya membuat surat yang dikirimkan oleh staf dewan yang menurut Nuzul Rachdy staf terbebas dari kepentingan politik.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Di sana staf dewan tidak berhasil menemui Direktur Otonomi Daerah, hanya kasubdit. Agar tidak menyia-nyiakan waktu, staf dewan menanyakan surat yang saya sampaikan. Isinya mencakup 3 pertanyaan,” kata Zul, sapaan akrabnya.

Pertanyaan pertama, lanjut Zul, apakah pengumuman pembentukan fraksi-fraksi DPRD yang difasilitasi oleh pimpinan sementara sudah betul atau harus diumumkan kembali oleh pimpinan defitinitif?

“Jawaban dari kemendagri begini, saya tidak mengatakan itu salah, akan tetapi sebaiknya diumumkan kembali oleh pimpinan DPRD karena pimpinan sementara sudah memfasilitasi pembentukan fraksi-fraksi dengan dasar surat dari parpol kepada pimpinan sementara kemudian tinggal diumumkan oleh pimpinan definitif. Jadi ada rangkaian antara pimpinan sementara dengan pimpinan definitif,” paparnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Zul mengakui, pembentukan fraksi-fraksi belum diumumkan oleh pimpinan definitif. Dari jawaban tersebut, menurut dia, pimpinan tinggal mengumumkan kapan saja tanpa harus meminta persetujuan dari forum paripurna.

Pertanyaan kedua, imbuhnya, setelah fraksi terbentuk oleh pimpinan sementara apabila ada salah satu anggota partai yang masuk fraksi gabungan, yaitu Partai NasDem ingin pindah, apakah fraksi tersebut dibolehkan untuk pindah?

“Jawabannya begini, pembentukan fraksi kan sudah difasilitasi oleh pimpinan sementara melalui dasar surat dari pimpinan parpol sehingga tidak boleh pindah sebelum waktu 2 tahun 6 bulan sehingga surat penolakan ketua DPRD sudah tepat. Kalau ingin pindah alasannya apa? Mungkin tidak nyaman atau ada perintah partai kenapa tidak komunikasi dari awal?. Saya sarankan, pertama, umumkan fraksi hasil fasilitasi pimpinan sementara. Kedua, pengumuman pembentukan alat kelengkapan DPRD. Ketiga, baru penyelesaian Peraturan DPRD tentang Tata Tertib,” beber Zul.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Disamping penjelasan tersebut, diberikan fotokopian surat edaran kemendagri yang diterbitkan 11 Oktober 2019 kepada para bupati dan walikota seluruh Indonesia. Salah satu poinnya menjelaskan pasal 162 ayat 5 UU 23/2014 soal fraksi gabungan, yang diatur pula oleh PP 12/2018 pasal 120 ayat 3.

Bunyi pasal itu, anggota dapat membentuk paling banyak 2 fraksi gabungan dengan nama sesuai kesepakatan parpol yang bergabung menjadi fraksi gabungan atau bergabung dengan fraksi yang ada dengan tidak merubah nama fraksi. Jadi, jelas Zul, menggunakan Fraksi PDI Perjuangan itu dibolehkan meski NasDem ada di dalamnya.

“Itulah penjelasannya, saya pikir secara umum sudah jelas. Tapi menurut pihak sana multitafsir, atau tafsir yang disalah-salahkan. Maka dari itu, saya lebih baik menghadapi 30 sarjana hukum yang ngerti hukum, daripada menghadapi satu orang yang tak tau aturan,” tandasnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Zul menganggap, kapasitas pejabat kemendagri yang memberikan penjelasan itu kompeten dalam memberikan pelayanan. Namun untuk surat resminya mesti menunggu 3 sampai 4 hari lantaran membutuhkan tandatangan pejabat di atasnya.

“Aneh saja kalau UU tak bisa dijadikan rujukan, PP juga tidak, penjelasan tidak. Sampai saya beranekdot, pasal 1 pokona mah. Pasal 2 pokona mah. Pasal 3 UU dibuat manusia. Gimana lembaga ini berjalan kalau tidak menggunakan aturan. Sama dengan gerombolan,” ketus Zul.

Pada akhirnya, Zul menyerahkan kepada masyarakat, siapa yang mau menghambat ini. Menurut dia, ada satu kelompok yang memahami betul dasar aturan, di sisi lain terdapat kelompok yang merukjuk pada ‘pokona mah’.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Apa motifnya? NasDem pindah padahal lewat waktu 1 bulan paska pelantikan anggota dewan. Lalu, ngotot untuk bertahan di F-PPP padahal sudah jelas aturannya. Saya tidak menuduh, Cuma mempertanyakan,” kata dia.

Tak heran jika Zul menilai, keinginan perpindahan tersebut seolah ingin mendeadlock-an angka 25-25. Dengan angka tersebut sudah dianggap terkunci sehingga pihaknya tak bisa melakukan apa-apa. Sekarang, sambung dia, dikembalikan ke masyarakat untuk menilai sendiri.

“Pembahasan RAPBD 2020 itu batas waktunya 30 November. Sedangkan itu jatuh pada hari Sabtu. Jadi deadlinenya Jumat 29 November. Sedangkan searang sudah tanggal 1 November, Tata Tertib belum disahkan, AKD belum dibentuk. Sehingga tak bisa bahas APBD,” ungkapnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ditambah lagi, pada 4-7 November akan dilaksanakan orientasi anggota dewan yang menurut Zul, itu program provinsi. Gelombang keduanya pada 11-15 November. Semuanya dilaksanakan pada hari efektif kerja. Zul mengatakan, risiko apabila RAPBD 2020 tidak diketok akhir bulan ini menyeramkan. Masyarakat tidak bisa menikmati APBD.

“Bisa sih APBD ditetapkan meski tanpa penetapan DPRD. Bupati terbitkan Perbup, tapi batas maksimal APBDnya sama dengan APBD sebelumnya. Risiko lain, selama 6 bulan anggota dewan tidak digaji tanpa rapel,” pungkasnya. (deden)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement
Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Headline

KUNINGAN (MASS) – Program Pemasangan PJU Kuningan Caang yang dianggarkan lebih dari 100 Milliar dari Bantuan Provinsi Jawa Barat, sejak awal memang penuh kontroversi....

Headline

KUNINGAN (MASS) – Meski Ganjar-Mahfud, capres-cawapres yang diusung PDI Perjuangan kalah telak, namun Kabupaten Kuningan masih “merah”. Terbukti dari prediksi komposisi kursi di DPRD,...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Perolehan kursi legislatif daerah di Dapil 3 Kuningan, diprediksi menempatkan PKB sebagai penguasa di dapil neraka tersebut. PKB, diprediksi bisa mengantarkan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Hj Lin Yulyanti, Caleg PAN untuk DPRD Kabupaten Kuningan dapil 2, mengkalim bahwa pihaknya, sementara ini sudah mengantongi 6.040 suara. Angka...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Lima pimpinan fraksi DPRD Kuningan, Selasa (28/11/2023) malam, bertemu dengan Bupati H Acep Purnama. Lokasinya di Kafe 39 Ciawigebang. Pertemuan tersebut...

Government

KUNINGAN (MASS) – Komisi 1 DPRD Kabupaten Kuningan diminta memeriksa tim Baperjakat (Badan Pertimbaban Jabatan dan Kepangkatan) terkait mutasi yang digelar. Hal itu, diutarakan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Hasil survei kemenangan AMIN (Anies-Imin) 60% di Kabupaten Kuningan rupanya tidak membuat Partai Nasdem berpuas diri. Justru partai besutan Surya Paloh...

Headline

KRAMATMULYA (MASS) – Bukan hanya Caleg Incumbent, Hj Siti Mahmudah dari PKS, H Udin Kusnaedi yang pernah menjabat ketua DPD PAN Kuningan pun melakukan...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Mentri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Prof Dr H Moh Mahfud Mahfodin SH SU MIP atau yang lebih dikenal...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – DPRD merupakan salah satu pilar utama demokrasi.  DPRD adalah lembaga terhormat yang “dihuni” terbatas hanya oleh beberapa elite saja yaitu orang...

Politics

JAKARTA (MASS) – Tidak kurang 5000 kader banteng se Indonesia bekumpul di JIE Kemayoran Jakarta untuk membulatkan tekad memenangkan PDIP dalam pemilu 2024 secara...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Kopi Silihwangi Ciremai yang diproduksi putra daerah, tepatnya di Desa Linggasana Kecamatan Cilimus mendapat acungan jempol dari tokoh nasional. Beberapa tokoh...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Kejadian menggegerkan datang dari kediaman Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy SE, yang berada di Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana. Pasalnya, pada...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Usai pengumuman Calon Presiden Ganjar Pranowo oleh Ketua Umum Prof Dr Hj Megawati Soekarno Putri, Relawan Ganjaris bersama dengan BNR (Baraya...

Headline

KUNINGAN (MASS) – SK personalia dan tugas Pansus Tunda Bayar APBD TA 2022, ternyata sempat “kadaluarsa”. Pasalnya, dalam SK pimpinan, tugas Pansus harusnya bisa...

Politics

KUNINGAN (MASS) – DPRD Kabupaten Kuningan mengagendakan reses pekan ini mulai 13-18 April 2023, menjelang berakhirnya bulan Ramadhan. Reses sendiri, merupakan agenda para anggota...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Setelah sebelumnya menetapkan Badan Kehormatan (BK), Rapat Internal DPRD Kabupaten Kuningan, Rabu (12/4/2023), dilanjutkan menetapkan formasi AKD (Alat Kelengkapan DPRD) lainnya....

Politics

KUNINGAN (MASS) – Kocok ulang Alat Kelengakapan DPRD (AKD) Kabupaten Kuningan, akhirnya resmi dilakukan dengan Rapat Paripurna Internal DPRD, Rabu (12/4/2023) siang. Rapat Penyampaian...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Mantan Ketua Hanura Kuningan Dadang Abdullah membuat ajakan untuk tidak memilih partai serba gagal. Dalam ajakannya, Dadang mengatasnamakan diri sebagai KORAKAP...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pasca dirilisnya survey Partai Politik peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Kuningan oleh Jamparing Research, partai pemenang Pemilu sebelumnya, PDIP, angkat suara....

Headline

KUNINGAN (MASS) – Setelah berkali-kali diskor akhirnya pembentukan Pansus Gagal Bayar diketok palu. Itu setelah Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy SE mencabut skorsing sekitar...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy SE menganggap lama atau tidaknya memproses surat usulan Pansus, sangat relative. Nuzul, mengatakan hal itu...

Government

KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH dan Ika Siti Rahmatika SE bersama keluarga berangkat umroh pada Jumat (23/9/2022) kemarin. Acep,...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy SE meminta yang tidak hadir dalam Sidang Rapat Paripurna, tidak berspekulasi dan komentar seolah-olah pimpinan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Fraksi PKS, melakukan aksi membentangkan tulisan menolak BBM dalam Rapat Paripurna di gedung dewan pada Kamis (15/9/2022)...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, nampak dipenuhi karangan bunga berisikan ucapan selamat. Bahkan salah satunya datang dari gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pada Selasa (19/4/2022) siang tadi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kuningan menyerahkan surat jawaban beserta berkas pendukung PAW anggota dewan, ke pimpinan...

Advertisement