Kadisnakertrans Bantah Gagal Atasi Pengangguran

KUNINGAN (MASS) – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kuningan, Drs H Sadudin MSi, membantah jika instansinya gagal mengatasi angka pengangguran. Terbukti, sejak 2014 sampai tahun ini pihaknya telah berhasil menghantarkan 29.506 orang melepas status penganggurannya.

“Tahun 2014 kita berhasil menempatkan 4.500 tenaga kerja, lalu tahun 2015 sebanyak 5.756 orang, tahun 2016 sebanyak 6.234 orang, tahun 2017 sebanyak 8.016 orang dan tahun 2018 sebanyak 5000 orang. Belum ditambah Job Fair yang akan kita laksanakan dalam beberapa hari ke depan,” paparnya saat ditemui kuninganmass.com di ruang kerjanya, Kamis (13/9/2018).

Meski dengan keterbatasan dana, Sadudin beserta timnya di Disnakertrans telah menempatkan 29.506 tenaga kerja. Kalau saja tidak berbuat, angka pengangguran terbuka di Kuningan bisa mencapai sekitar 65 ribu orang. Sebab data BPS 2017 menyebutkan, angka pengangguran terbuka pada 2017 mencapai 36.703 orang.

“Jadi sejak 2014, persentase penempatan tenaga kerja dibandingkan dengan jumlah pengangguran terbuka tahun 2017 sebesar 80,39 persen dengan persentase rata-rata per tahun 16,57 persen,” sebut Sadudin.

Dilain pihak, imbuhnya, penempatan tenaga kerja sector informal sangat dimungkinkan masih banyak yang belum terdaftar di Disnakertrans. Sebagai contoh, pelaku UKM, itu pun dapat dikategorikan sebagai penempatan tenaga kerja.

“Adapun peningkatkan jumlah penganggur terbuka dikarenakan bertambahnya jumlah angkatan kerja baru atau lulusan sekolah yang mencari pekerjaan,” jelasnya.

Bicara anggaran yang teralokasikan untuk Disnakertrans, menurut Sadudin, terbatas. Kendati demikian, upayanya dalam mencari sumber penganggaran lain tercapai. Salah satunya dari pemerintah pusat.

“Untuk BLK (Balai Latihan Kerja) saja, kalau hanya mengandalkan APBD itu hanya cukup untuk 450 orang tiap tahunnya. Tapi Alhamdulillah kita bisa melatih 1.500 orang pertahun. Tahun ini saja sudah 600 orang,” ungkapnya.

Program Job Fair pun, ketika hanya mengandalkan APBD hanya cukup untuk satu kali penyelenggaraan saja. Namun berkat akses ke pusat, dalam setahun bisa dilaksanakan 3 sampai 4 kali.

“Disamping itu kita juga memaksimalkan BKK (Bursa Kerja Khusus) di sekolah-sekolah kejuruan,” pungkas Sadudin. (deden)

error: Hak Cipta Berita Milik Kuninganmass.com