Hasil Kinerja BUMD Dikritisi

KUNINGAN (Mass) – Sejumlah Fraksi DPRD Kabupaten Kuningan mengkritisi hasil kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada rapat paripurna tentang PU soal nota keuangan APBD Perubahan TA 2016. Misalnya Fraksi Gerindra yang menyoroti perusahaan milik daerah seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU), PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan juga PT LKM.

“Kami dari Fraksi Gerindra mengkritisi hasil kinerja perusahaan milik daerah seperti PDAM, PDAU, PD BPR dan PT LKM agar dapat ditingkatkan kembali. Sebagai contoh PDAU, yang selama ini tidak sebanding antara PAD yang dihasilkan dengan penyertaan modal dari Pemda harus dievaluasi kembali, dengan target kontribusi PAD yang jelas,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kuningan H Dede Ismail SIP dalam PU nya dihadapan para wakil rakyat dan pejabat daerah, Kamis (29/9).

Sebab menurutnya, hal ini disebabkan adanya kesalahan komunikasi antara PDAU dan Badan Taman Nasional Gunung Ciremai (BTGNC) seperti beberapa aset yang sebelumnya dikelola PDAU. Sebagai contoh yakni air Cibunar yang saat ini beralih pengelolaannya oleh Kompepar dengan rekomendasi BTNGC.

“Lalu harus ada upaya juga untuk mengevaluasi kembali kinerja PD BPR saat ini, atau adanya target dari Pemda terkait kontribusi PAD yang dirasa masih rendah. Untuk PDAM, kami mendorong pada Pemda agar melakukan koordinasi dengan BTNGC dan Kementrian Lingkungan Hidup, dalam hal perijinan IUPA agar segera terealisasi,” pintanya.

Sebab, pihaknya menilai di Kuningan masih banyak sumber mata air di wilayah TNGC yang belum dikelola secara optimal. Terhadap PT LKM, diharapkan dapat memperbaiki manajemen nya sekaligus mendorong pemerintah agar menerapkan target kontribusi PAD kepada PT LKM.

Tak jauh berbeda disampaikan Fraksi Golkar. Fraksi yang diketuai Saw Tresna Septiani ini meminta agar ada optimalisasi kinerja BUMD sebagai badan usaha yang diharapkan dapat membantu Pemda dalam mendongkrak PAD, belum menunjukan kinerjanya yang menggembirakan khususnya PDAU.

“Oleh karena itu, kami meminta peninjauan ulang terkait diverifikasi usaha yang dihalankan oleh PDAU. Bagaimana langkah PDAU dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu badan usaha yang diharapkan mendongkrak PAD,” tegasnya.

Fraksi lainnya yakni Fraksi PAN Persatuan yang diketuai Aang Hasanudin meminta penjelasan berkenaan dengan penurunan hasil PDAM yang turun sebesar Rp47,4 juta. Mengenai penurunan pendapatan dari PD BPR sebesar Rp243 juta juga dipertanyakan, apa penyebab dari turunnya tersebut.(andri)