Anggaran Belanja Pegawai Capai Rp1 Triliun
KUNINGAN (Mass) – Walaupun penyerapan anggaran belanja pegawai berkurang sebesar Rp76,86 miliar, namun angkanya masih di kisaran Rp1 triliun. Hal itu tertuang pada nota keuangan Perubahan APBD TA 2016 yang dibacakan langsung Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH pada rapat paripurna di Gedung DPRD Kuningan, Senin (26/9).
“Pada perangkaan perubahan APBD TA 2016, belanja daerah semula direncanakan sebesar Rp2,527 triliun setelah perubahan direncanakan sebesar Rp2,607 triliun, meningkat sebesar Rp79,83 miliar. Belanja tersebut dialokasikan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung,” kata Bupati Acep dihadapan para peserta sidang paripurna.
Pada peruntukan belanja tidak langsung lanjut Acep, semula direncanakan sebesar Rp1,760 triliun setelah perubahan sebesar Rp1,695 triliun berkurang sebesar Rp64,76 miliar. Rinciannya, belanja hibah bertambah sebesar Rp8,28 miliar, belanja bantuan sosial dan keuangan lainnya bertambah sebesar Rp865 Juta, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa bertambah Rp315,63 Juta, dan belanja bantuan keuangan kepada desa dan partai politik bertambah sebesar Rp840,03 Juta.
“Kegiatan yang bersumber dari belanja tidak terduga sebesar Rp3,43 miliar untuk tanggap darurat dan pasca bencana melalui pergeseran anggaran. Belanja pegawai berkurang sebesar Rp76,86 miliar setelah dilakukan perhitungan ulang gaji dan tunjangan, serta pengurangan tunjangan profesi guru yang bersumber dari pusat,” ungkapnya.
Sementara untuk belanja langsung kata Acep, semula direncanakan sebesar Rp766,82 miliar setelah perubahan menjadi sebesar Rp911,41 miliar bertambah sebesar Rp154,05 miliar. Rinciannya, program dan kegiatan non urusan semula direncanakan sebesar Rp115,25 miliar setelah perubahan menjadi sebesar Rp124,56 miliar bertambah Rp9,30 miliar.
“Program dan kegiatan urusan semula direncanakan sebesar Rp642,10 miliar setelah perubahan menjadi sebesar Rp786,85 miliar bertambah Rp144,74 miliar,” tambahnya.
Terkait pendapatan daerah, Bupati Acep menyampaikan, dari semula direncanakan sebesar Rp2,435 triliun setelah perubahan direncanakan menjadi sebesar Rp2.460 triliun, meningkat sebesar Rp24,75 miliar. Dana perimbangan semula direncanakan sebesar Rp1,856 triliun setelah perubahan menjadi sebesar Rp1,772 triliun berkurang sebesar Rp84,13 miliar.
“Lain-lain pendapatan daerah yang sah semula direncanakan sebesar Rp327,10 miliar, setelah perubahan menjadi sebesar Rp433,70 miliar bertambah sebesar Rp106,59 miliar,” pungkasnya.(andri)
