KUNINGAN (MASS) – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kuningan Deki Zaenal Mutaqin menjawab pertanyaan soal gagal bayar pada acara Academic Discussion Club yang diselenggarakan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia) Kuningan di Uniku Corner, Selasa (26/9/2023).
Dalam diskusi yang bertemakan “Menakar Kinerja Wakil Rakyat Kabupaten Kuningan” tersebut, Deki mengungkapkan bahwa sampai saat ini persoalan gagal bayar di Kabupaten Kuningan sama sekali belum selesai. Bahkan menurutnya, sampai saat diskusi itu berlangsung, angka defisit Kabupaten Kuningan mencapai Rp186 miliar.
“Jadi kalau pertanyaannya ending (gagal bayar) belum berakhir pak, belum selesai. Dan kemungkinan besok masih gagal bayar lagi. Covid selesai masuk 2022 yang kemarin gagal bayar, kita defisit hampir sekian ratus miliar, bahkan per hari ini tadi kita rapat masih di angka Rp186 miliar defisitnya, temuan BPKD di angka Rp254 miliar,” kata Deki.
Saat ditanya mengenai siapa yang salah dalam permasalahan gagal bayar ini, Deki menjawab bahwa kesalahan tidak hanya dari eksekutif tapi juga dari legislative.
“tentu termasuk legislatif karena eksekutif dan legislatif itu adalah unsur pemerintahan, dia melekat. Karena apapun yang dieksekusi oleh pihak eksekutif itu dilegislasi di DPRD. Jadi saya tidak bias menjilat bahwa itu kesalahan eksekutif dan kami tidak salah, tidak bias begitu,” ujarnya.
Selanjutnya, ia menuturkan bahwa gagal bayar terjadi karena ada kesalahan di pemerintahan eksekutif dan legislatif dalam melakukan perencanaan.
“Jadi gagal bayar itu harus kita akui adalah proses kegagalan kita dalam melakukan perencanaan. Ada pengeluaran dalam proses perencanaan yang tidak sesuai dengan pemasukan, jadi semacam besar pasak daripada tiang lah, jadi pengeluarannya besar pemasukannya gak ada,” lanjutnya.
Menurut anggota DPRD Kuningan Fraksi Gerindera itu, kondisi Kabupaten Kuningan saat ini sedang tidak baik-baik saja. Karena selain gagal bayar, Kuningan juga termasuk dalam kategori miskin ekstrem dengan angka pengangguran yang tinggi.
“Setelah itu kita menemukan bahwa Kuningan menurut data masuk pada miskin ekstrem. Dan faktanya, pengangguran terbukanya tinggi. Artinya hari ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya eksekutif dan legislative, bahkan saya berharap dari diskusi ini menjadi suatu kekuatan narasi berpikir kita dan gerakan kita. Kalau perlu, kalau kondisi di DPRD seperti itu, kalau kondisi eksekutif seperti itu, kenapa tidak people power saja digerakkan.” pungkasnya. (hafidz/riyan)
Video : https://www.youtube.com/live/9Te1iQYIW0Y?si=0x-NZpODk0FP-O6R
