KUNINGAN (MASS) – Sejak terakhir kali dilakukan perekutan CPNS pada tahun 2013 hingga saat ini Pemkab Kuningan belum melakukan perekutan. Banyak warga yang bertanya terlebih setiap tahun angkatan kerja yang dihasilkan perguruan tinggi terus berlimpah.
“Hingga saat ini belum akan merekut CPNS. Pasalnya, pemerintah pusat yang memiliki kebijakan formasi dan ternyata formasi untuk Kuningan tidak ada ,” tandas Sekda Kuningan Drs H Yosep Setiawan MSi kepada kuninganmass.com Selasa usai membuka acara sosilisasi pelayanan perizinan keliling di RM Mayang.
Yosep menyebutkan, tidak ada formasi yang diberikan kepada Kuningan tidak terlepas masih menumpuknya jumlah PNS yang ada di Kota Kuda. Dengan jumlah PNS sebanyak12.400 pemerintah pusat menilai Kuningan masih kelebihan.
Meski begitu perekutan masih tetap dilakukan tapi untuk formasi tenaga teknis seperti bidan, dokter pertanian. Namun, jumlahnya juga terbatas.
“Kalau ada formasi kita akan melakukan perekutan dan tentu akan dibuka ke umum,” tambah sekda.
Ditanya mengenia jumlah ideal PNS di Kuningan, mantan Kepala Bappeda ini menyebutkan yakni 12 ribu. Jumlah tersebut dinilai ideal dan jumlah itu sejak dulu sering disebutkan.
Terkait saat ini ada 12.400 CPNS dan PNS kata Acep, itu yang membuat pusat tidak membuka formasi karena Kuningan kelebihan. Sementara mengenai jumlah PNS yang pensiun rata-rata dalam setahun ada 300 orang.
“Meski jumlah saat ini ada 12.400 tapi kan ada yang pensiun. Maka kekurangan bisa merekut PTT,” ucap Yosep lagi.
Yosep tidak menampik kalau angkatan kerja di Kuningan terus meningkat terutama sarjana yang dihasikan oleh perguruan tinggi yang ada di Kuningan. Masalah ini tentu harus dicermati karena terus memproduski sarjana.
Sekedar informasi berdasarkan data yang terbaru yang diposting Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kuningan (BKPSDM) hingga bulan Juni 2017 jumlah pegawaai yang ada di lingkup Pemkab Kuningahn mencapai 12.400 orang.
Dari jumlah tersebut ternyata menghabiskan anggaran belanja tidak langsung (salahnya satu gaji PNS) sekitar 75 persen. Tentu ini memberatkan Kuningan karena idealnya APBD itu 50 persen belanja tidak langsung dan 50 persen belanja langsung. (agus)
