KUNINGAN (MASS) – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kuningan, menilai kinerja Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuningan lelet, lamban bahkan tidak serius dalam merespon dugaan pelanggaran etika yang dikaitkan ke salah satu oknum anggota dewan.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua PMII Kuningan Dhika Purbaya. PMII yang juga menggelar aksi terkait dugaan perselingkuhan pada 17 Januari 2025 lalu itu, menilai BK DPRD terkesan melamban-lambankan kinerja dalam menangani kasus tersebut.
“ BK DPRD ini dari mulai tahap pelaporan yang mana telah dilakukan oleh pelapor sudah berlarut 3 minggu yang lalu. Tapi kenapa masih belum menuntaskan proses verifikasi dan malah memanggil ulang saksi-saksi yang diperlukan. Seperti dilamban-lamban kan setiap tindakan. Terlalu membuang-buang waktu dan seperti selalu menunggu reaksioner masyarakat terlebih dahulu dalam melakukan tindakan,” kata Dhika, Minggu (2/2/2025).
Maka dari itu, lanjut Dhika Purbaya, pihaknya dari PMII Kuningan menilai proses tindakan yang dilakukan oleh BK DPRD ini, dinilai pihaknya lambat dan seperti tidak serius dalam menyelesaikan permasalahan ini.
“Kami PMII Kuningan mendesak terus BK DPRD Kuningan agar fokus dan serius dalam menindak lanjuti kasus perselingkuhan yang di lakukan oleh salah satu oknum anggota DPRD Kuningan. Dan jangan terlalu banyak mengutarakan janji tapi tidak ada tindakan penyelesaian yang kongkrit,” tuturnya.
“Dan kami tidak bosan mengingatkan, menegaskan dan me-warning kepada seluruh anggota DPRD Kuningan. Jangan sampe kejadian ini terulang kembali. Kami sebagai mata, telinga dan mulut masyarakat akan terus mengkawal semuanya,” imbuhnya di akhir. (eki)
