KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan Dr Dian Rachmat Yanuar menegaskan keterbukaannya terhadap kritik dan saran sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mendorong pembangunan Kabupaten Kuningan yang lebih baik.
Dian menyampaikan hal itu saat menghadiri kegiatan Jurnalis Gathering & Capacity Building di Talaga Surian, Desa Puncak, Kecamatan Cigugur, Jumat malam (16/10/2026). Dalam kesempatan itu, ia berdialog langsung dengan para wartawan.
Di hadapan para jurnalis, Dian mengatak kepemimpinannya tidak anti kritik. Ia mengaku membutuhkan masukan yang objektif, berbasis fakta, dan disampaikan dengan niat membangun daerah.
“Saya ingin menjadikan kritik, saran, yang betul-betul keluar dari lubuk hati yang dalam karena ingin Kuningan yang lebih baik, tanpa ada tujuan yang lain,” ungkap Dian.
Menurutnya, perbedaan sudut pandang merupakan hal yang wajar. Perbedaan itu tidak seharusnya menimbulkan kebencian atau permusuhan, melainkan menjadi ruang untuk saling mengingatkan dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Perbedaan sudut pandang bukan berarti kita saling membunuh atau saling membenci. Justru perbedaan salah satu sudut pandang perlu dilandasi kecintaan kepada daerah, saya yakin kebencian atau kritik itu tidak dilandasi dengan kebencian tapi saling mengingatkan,” tuturnya.
Dian juga mengakui dirinya sebagai kepala daerah memiliki keterbatasan dan kekurangan dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu, ia berharap hubungan komunikasi antara pemerintah daerah dan insan pers semakin terbuka serta berlangsung secara intensif.
Menurutnya, wartawan memiliki peran strategis karena setiap hari berinteraksi dengan masyarakat, menyerap aspirasi, serta memotret berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Informasi dan masukan dari pers, kata dia, dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menentukan langkah perbaikan.
Ia bahkan mengungkapkan sejumlah kritik dan laporan yang disampaikan wartawan melalui komunikasi pribadi, termasuk WhatsApp, telah ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi dan pembahasan bersama jajaran birokrasi.
“Tanpa disadari oleh sebagian besar teman-teman pers, berita-berita yang menurut saya itu memang tepat, sesuai, ya saya tindak lanjuti. Banyak yang whatsapp pribadi titik ini ini, saya pelajari, jujur, saya senang seperti itu. Laporan sampai ke saya berdasarkan fakta” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dian juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dari organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya ketika muncul persoalan atau isu yang menjadi perhatian publik.
Ia mengaku telah menginstruksikan para kepala dinas yang memiliki tugas dan kewenangan terkait untuk memberikan penjelasan secara transparan, objektif, dan tepat waktu terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Menurutnya, keterlambatan penyampaian informasi dan klarifikasi dari instansi terkait berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, memperbesar kegelisahan masyarakat, serta menghambat penyampaian informasi yang utuh kepada publik.
Dian menegaskan bahwa wartawan yang mengangkat persoalan berdasarkan fakta di lapangan tidak seharusnya dihadapi dengan sikap defensif. Sebaliknya, instansi terkait perlu memberikan penjelasan yang memadai agar persoalan dapat dipahami secara proporsional.
“Saya tadi blak-blakan, tolong intinya jangan menjauhi wartawan ketika menyoal, ketika berbicara sebuah hal yang memang ini berdasarkan fakta di lapangan ini perlu ada koordinasi. Jangan segala ke Bupati, kan bapak ibu (OPD) sudah diberikan kesewenangan, sudah jelas tugas pokok fungsinya” tegasnya.
Ia berharap seluruh OPD lebih responsif terhadap pertanyaan media dan tidak membiarkan persoalan berlarut-larut. (didin)