KUNINGAN (MASS) – Menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan PMII Kuningan bersama puluhan pedagang kaki lima (PKL) di depan Gedung Pendopo, Rabu (2/7/2025), Kepala BPKAD Kuningan, Deden Kurniawan, menyampaikan bahwa Pemda sangat memahami keresahan dan suasana kebatinan para pedagang yang terdampak relokasi.
“Kami paham situasi kebatinan dari 357 PKL yang telah disah kan oleh Bupati. Pemerintah tidak menutup mata, karena mereka adalah bagian dari masyarakat kita juga,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan relokasi merupakan keputusan resmi pemerintah daerah, namun aspirasi yang muncul tetap akan dihargai dan dikaji secara menyeluruh. Tim khusus, kata Deden, akan menganalisis dampak positif dan negatif dari kebijakan tersebut.
Menurutnya, beberapa langkah telah dilakukan untuk mendukung para PKL pascarelokasi. Di antaranya adalah penyediaan sarana dan prasarana, pemberian insentif bulanan sebesar Rp100 ribu meskipun terbatas karena kondisi keuangan daerah.
Pemkab juga telah membentuk tiga koperasi pedagang, yaitu Koperasi PKL Puspa siliwang, Langbuana dan Taman Kota. Selain itu, ia juga mendorong agar para PKL dapat terlibat langsung dalam rantai pengadaan makanan-minuman Pemda melalui sistem ekatalog lokal. Yang nanti menu-menunya dapat di upload di sistem.
“Ini sah menurut aturan. Hanya saja tantangan sebelumnya adalah soal administrasi, kita nanti lengkapi itu dengan menyiapkan admin di koperasi. sebelumnya banyak PKL tidak memiliki nota pembelian itu yang sebelumnya terhambat pemerintah kalau belanja,” jelasnya.
Dengan sistem baru tersebut, pemesanan makanan-minuman bisa dilakukan langsung melalui admin koperasi PKL yang ditunjuk, dan pengiriman dilakukan sesuai jadwal kebutuhan dinas.
Deden juga menekankan bahwa langkah yang dilakukan bukanlah penggusuran, melainkan penataan yang diikuti dengan program pemberdayaan.
“Kalau menggusur, berarti tidak disediakan tempat. Tapi kami memindahkan. Kami geser dari jalan utama ke tempat yang ditentukan,” katanya.
Ia mengakui bahwa masih banyak tantangan terutama bagi pedagang yang berjualan pagi hari, karena minimnya pembeli. Sebagai solusi, Pemda mencoba menciptakan keramaian melalui layanan tambahan seperti mini teater, layanan kependudukan, dan kegiatan lain di lokasi PKL.
“Kami sedang berupaya agar kawasan PKL menjadi tempat yang hidup. Sound system akan kami siapkan untuk spark, supaya malam Minggu mereka bisa mengadakan hiburan tanpa menyewa,” tambahnya.
lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Pemda tetap terbuka terhadap masukan dan berkomitmen menjalankan penataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk soal ketertiban umum dan fungsi ruang publik.
“Ada yang sudah nyaman dengan tempat baru, ada yang masih berproses. Kita tidak bisa menutup keberhasilan yang sudah ada. Namun untuk yang belum berhasil, kami terus mencari solusi,” pungkasnya. (didin)
