Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Desa Protes ADD Dipotong Rp35 Juta, Padahal Anggaran Covid Masih Sisa Banyak

KUNINGAN (MASS) – Alokasi dana untuk penanganan covid-19 di Kabupaten Kuningan mencapai Rp72.370.881.146 dan sudah terserap sekitar Rp28.889.947.200.

Meski anggaran yang terserap masih kecil. Namun, banyak kades dan perangkat desq yang protes. Pasalnya, ada potongan dari ADD sebesar Rp35 juta/desa.

“Aneh saya mah, kan anggaran covid-19 masih banyak belum digunakan, tapi ADD malah dipangkas, ada apa?” tanya salah seorang perangkat desa yang enggan di sebutkan namanya.

Terkait masalah itu Bupati Kuningan H Acep Purnama memberikan klarifikasi bahwa untuk penanganan covid-19 pihaknya harus mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

“Apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan regulasi termasuk PMK. Kenapa Rp72,3 miliar karena harus ada penyesuaian yang berasal dari belanja modal dan barang jasa harus 35 persen,” ujarnya.

Dana yang ada sekarang itu untuk cadangan, dan kalau pun tidak digunakan akan dikembalikan. Harus diingat oleh semua pihak BTT adalah itu belanja tidak terduga.

“Kalau sudah beres covid dan uang tidak digunakan pasti dikembalikan,” jelas Acep.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Pernyataan Acep dipertegas oleh Wabup HM Ridho Suganda dalam acara  kegiatan Pembinaan Kepala Desa se-Kecamatan Garawangi.

Kegiatan ini digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan di Aula Kantor Desa Garawangi, Selasa (23/6/2020)  

“Covid-19 juga mengakibatkan adanya kesulitan fiskal negara, sehingga terjadi pengurangan anggaran untuk belanja publik maupun operasional pada semua tingkatan,” jelasnya.

Hal ini pun  termasuk desa yang mengalami pengurangan Dana Desa (DD) sebesar Rp 10.807.000  secara nasional dan pengurangan ADD rata-rata sekitar Rp 35 juta bahkan ada yang lebih.

“ADD berkurang bukan karena dialihkan kepada anggaran lain, karena anggaran penanganan Covid mengambil dari pengurangan belanja SKPD,” jelasnya.

ADD berkurang disebabkan oleh berkurangnya dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten, dan ini terjadi di semua kabupaten.

Dikatakan, ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan fiskal APBD. Sebab jika ketentuan regulasi tersebut tidak ditaati maka Pemkab Kuningan akan terkena sanksi pengurangan DAU sebesar 35 persen.

Sementara itu, dalam acara itu tampak hadir Kepala DPMD Kuningan, Drs H Dudi Pahrudin MSi, Camat Garawangi Minthareja. Lalu  Kabid Pemdes DPMD H Ahmad Faruk serta seluruh Kepala Desa diwilayah Kecamatan Garawangi. (agus)

Advertisement. Scroll to continue reading.

You May Also Like

Government

KUNINGAN (MASS) – Kasus positif covid-19 di Kabupaten Kuningan tidak berhenti. Hal ini membuat banyak pihak terkadang putus. Penyebab naiknya kasus karena warga Kuningan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS)- Saya sebenarnya tidak ingin mengeluarkan unek-unek ini. Namun, melihat banyak yang komen di medsos bahwa kapan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka...

Government

KUNINGAN (MASS)- Untuk update kasus positif covid-19 Senin (18/1/2021) di Kabupaten Kuningan terjadi lonjakan luar biasa. Hal ini bisa dibuktikan , kasus positif naik...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Meninggalnya satu orang warga Gunungkarung Kecamatan Luragung pada tanggal 8 November berbuntut panjang. Pasalnya, hasil lab menunjukan kalau almarhum terpapar covid-19....

Advertisement