Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – Anggota dewan dari F-PKB, Susanto yang dilaporkan oleh pengusaha galian pasir ke Badan Kehormatan (BK) DPRD, mendapatkan reaksi dari ketua partainya, H Ujang Kosasih. Dengan raut muka geram, Ujang mengaku belum menerima pemberitahuan dari BK terkait laporan tersebut. “Sampai hari ini saya belum tahu pak Susanto mau dipanggil BK. Saya kebetulan wakil … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Kaitan dengan proyek pengadaan sembako bantuan sosial dari pemda, mendapat penyikapan dari Pengamat Politik, Hukum dan Pemerintahan, Abdul Haris SH. Dia meminta agar Badan Kehormatan (BK) DPRD Kuningan bergerak. “Mestinya BK menindaklanjutinya. Ini ada keterkaitan dengan anggota dewan. Salah satu perusahaan yang menyediakan sembako miliaran tersebut, milik salah seorang anggota dewan,” ketus … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Salah seorang anggota dewan, Susanto, dilaporkan oleh perwakilan pengusaha galian pasir ke BK (Badan Kehormatan) DPRD Kuningan. Pelaporan tersebut erat kaitannya dengan kasus kenaikan harga pasir yang sempat bergejolak beberapa pecan lalu. Informasi ini dibenarkan Ketua BK, Iip Syarif Hidayat, kala dikonfirmasi kuninganmass.com. Ia menyebut, laporan disampaikan ke mejanya pada Rabu (10/6/2020) … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Pembahasan mengenai penanganan pandemic covid 19 di Kab Kuningan yang saat ini sudah memasuki era adaptasi kebiasaan baru atau disebut AKB, mendapat reaksi dari Iyus Firdaus. Politisi PKS yang berada di Komisi 4 DPRD ini meminta kejelasan dan arah kebijakan yang bisa dirancang oleh Dinas Kesehatan bersama dengan Pemerintah Daerah. Sebab memasuki … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Anggota DPRD dari partai PDIP, Rana Suparman turut angkat bicara soal kesepakatan kenaikan harga pasir beberapa hari lalu. Lelaki yang terpilih dari dapil 5 tersebut menerangkan, kesepakatan yang terjadi antara pengusaha dan supir dum truk di gedung kerjanya tersebut, tidaklah sah. Anggota dewan asal Bayuning tersebut juga mengatakan, pihaknya di banmus sudah … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Setelah mencuat statement Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy yang menyatakan Panja (Panitia Kerja) Covid-19 batal, kini Ketua Fraksi PKS, H Asril Rusli angkat bicara. Fraksinya mendorong pengawasan penanganan Covid 19 oleh dewan secara optimal lewat Pansus (Panitia Khusus). Asril mengatakan, Gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 di Kabupaten Kuningan sudah berjalan sekian … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Kenaikan harga pasir yang disetujui oleh pengusaha tambang pasir dan sopir menuai kritik. Salah satunya yang dilontarkan Rudi Idham Malik, ketua Geram (Gerakan Rakyat Marginal) Kuningan. Menurutnya, masyarakat sangat keberatan dengan kenaikan harga pasir. Selain itu, kenaikan harga pasir juga dinilainya tidak fair, karena dilakukan dengan pihak yang tidak semestinya. “Tidak fair … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS)- Ketua Panitia Khusus (Pansus) VIII DPRD Jawa Barat Yosa Octora Santono SSi MM menyebutkan, pihaknya sedang membahas dan menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perkebunan. “Saya berharap agar Perda yang akan dihasilkan tidak hanya sebagai Liveshing atau pencitraan gubernur atau pun juga berbicara program pro-rakyat,” jelas mantan calon wabup Kuningan. Tidak ingin … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Ketua Pansus VIII DPRD Jabar Yosa Octora Santono SSi MM menerangkan, pihaknya tengah bekerja dan telah melakukan serangkaian kunjungan kerja. Hal ini untuk menggali informasi dan masukan termasuk juga menyerap aspirasi dari berbagai stakeholder dan pemangku kepentingan perkebunan. Ia menyebutkan, hasil sementara Pansus VIII menemukan sejumlah permasalahan di lapangan, yang dikategorikan menjadi 5 … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Rencana pembentukan Panitia Kerja oleh DPRD Kabupaten Kuningan untuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam menangani covid-19, batal. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy. Dalam keterangannya, Nuzul menyebut Panitia Kerja (Panja) tidak bisa dibentuk setelah melakukan komunikasi dengan Kemendagri. Menurutnya, Panja tidak ada dalam tata tertib DPRD. Untuk … Baca Selengkapnya