Minta Maafnya Terkesan Seperti Siswa Dipanggil Guru BK

KUNINGAN (MASS) – Lantaran masih dalam proses penanganan Badan Kehormatan (BK) DPRD, tensi dari polemik “Limbah” yang melibatkan Ketua DPRD Nuzul Rachdy belum menurun. Ragam tanggapan terus bermunculan dari banyak pihak. Setelah sebelumnya ungkapan dilontarkan Soejarwo, Rudi Idham, Nana Rusdiana dan Nana Nurudin, kali ini Boy Sandi Kartanegara ikut berbicara. Pria yang aktif di Merah … Baca Selengkapnya

Zul Jelaskan Kenapa Pakai Surat DPRD

KUNINGAN (MASS) – Nuzul Rachdy menjelaskan kenapa saat akan berkunjung ke Husnul, mengirimkan surat berkop DPRD Kabupaten Kuningan. Zul, memberikan keterangan bahwa memang sejak semula dirinya memberikan keterangan sedang berada di gedung dewan, uniform dewan, menggunakan pin dewan, dan ketika ditanyai juga sebagai ketua dewan. “Ketua dewan kan sebagai speaker juga,” jelasnya Rabu (14/10/2020) sore. … Baca Selengkapnya

Tak Datang Dipanggil BK, Begini Alasan Zul

KUNINGAN (MASS) – Nuzul Rachdy tak terlihat di gedung DPRD Kabupaten Kuningan meski dipanggil BK untuk dipintai keterangan terkait diksi ‘limbah’, Rabu (14/10/2020) siang. Seharusnya, pukul 13.00 WIB adalah jadwal pria yang mejbata Ketua DPRD  untuk  dipintai keterangan BK, setelah pada pukul 10.00 WIB, Husnul yang mintai  keterangan.  Saat ditemui kuninganmass.com, Nuzul yang kala itu … Baca Selengkapnya

Tiga Kali Zul Mangkir, Bisa Dijemput Paksa

KUNINGAN (MASS) – Nuzul bisa saja dijemput oleh BK Dewan dengan bantuan pihak berwajib, jika saja tiga kali mangkir dari undangan. Hal itu diutarakan Purnama, Ketua Tim Pemeriksa BK saat ditanyai usai sidang, sedangkan Zul ‘mangkir’ tidak hadir pada Rabu (14/10/2020) siang. “Beliau tidak dapat hadir, ada keterangan resmi dari beliau karena sedang mengikuti lemhanas … Baca Selengkapnya

Usai Dipanggil BK, Husnul Tak Mau Intervensi

KUNINGAN (MASS) – Setelah dipanggil Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Kuningan, Yayasan Husnul Khotimah menyebut tidak mau intervensi lebih jauh masalah yang sedang jadi garapan Badan Kehormatan (BK) DPRD.  Husnul, yang kala itu diwakili 3 orang pengurus, melalui Anggota Pembina Yayasan Husnul Khotimah, KH Achiddin Noor MA mengatakan, urusan kode etik wakil rakyat diserahkan ke … Baca Selengkapnya

Ke Husnul Ditemani Bupati, Zul Dinilai Tidak Gentel

KUNINGAN (MASS) – Ketua F-Tekkad  Soejarwo mengapresiasi langkah Nuzul Rachdy dengan mendatangi Husnul Khotimah untuk menyampaikan permintaan maaf.  Namun dirinya menyayangkan, saat mendatangi Husnul kenapa harus melibatkan pejabat setingkat bupati. Artinya, dijelaskan Ewo, tidak gentle.  “Kemarin kapasitasnya Bupati, karena bajunya baju CV,” ujarnya Rabu (14/10/2020) siang di gedung DPRD Kabupaten Kuningan.  Lalu terkait surat yang … Baca Selengkapnya

Rabu Pagi, Husnul Dipanggil BK

KUNINGAN (MASS) – Rabu (14/10/2020) pagi ini Husnul Khotimah dipanggil Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan. Pantauan kuninganmass.com di lokasi sekitar pukul 11.00 WIB, pihak Husnul Khotimah sudah berada di ruangan BK dewan.  Adapun agenda pemanggilan dan pemeriksaan oleh BK dilakukan secara tertutup.  Dari keterangan Ketua BK dr Toto Taufikurrohman Kosim sesaat sebelum memasuki ruangan, dirinya … Baca Selengkapnya

Soal Limbah, Bupati Pasti Ikuti Perkembangannya di BK

KUNINGAN (MASS) – Bupati H Acep Purnama SH angkat bicara ketika ditanyai perihal nasib rekan satu partainya di PDIP, Nuzul Rachdy terkait diksi ‘limbah’, Sabtu (10/10/2020) siang. Acep, yang kala itu usai menghadiri acara Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian yang digelar PWI di aula Bappeda, sebelum pulang dikerubungi wartawan dan diberedel soal sikapnya, terkait kasus Zul. … Baca Selengkapnya

Anggota DPRD Kuningan Tanggapi Insiden Puan Matikan Mik

KUNINGAN (MASS) – Politisi Partai Demokrat yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kuningan, Rany Febriani, secara kepartaian mengucapkan permohonan maaf atas tidak berhasilnya mencegah UU Ciptaker atau yang lebih dikenal Omnibus law, di tataran DPR RI. Menurut Rany, perjuangan mencegah RUU yang disahkan pada Senin (05/10/2020) malam itu, hanya bisa sampai aksi Walk Out. … Baca Selengkapnya

UU Cipta Kerja Sakiti Pekerja dan Pelaku UKM

KUNINGAN (MASS) – RUU Omnibus Law (Cipta Kerja) sudah disahkan di DPR RI Senin 5 oktober 2020 lalu. Pengesahan RUU ini dinilai menyakiti para pekerja, buruh dan pelaku UKM di Indonesia. “Kami sangat kecewa. Omnibus Law RUU Cipta Kerja sedikitpun tidak memihak pada buruh, pekerja dan Usaha Kecil Menengah. Serta sangat berpotensi merusak lingkungan,” kata … Baca Selengkapnya