Merekontruksi Arah Politik Hukum Perlindungan Konsumen Pasca “Demo Agustus Kelabu”

KUNINGAN (MASS) – Istilah “Agustus Kelabu” muncul, ketika rakyat Indonesia tengah memperingati 80 kemerdekaan negaranya, namun di akhir Agustus 2025 berubah, Indonesia diguncang demonstrasi besar yang akan tercatat dalam sejarah ketika ribuan mahasiswa dan pekerja turun ke jalan menolak kenaikan tunjangan DPR yang dianggap tidak masuk akal di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. Aksi … Baca Selengkapnya

Meningkatkan Produktivitas SDM Dengan Sholat Tahajud dan Sholat Subuh Berjamaah

KUNINGAN (MASS) – Tidur merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT. Dalam Al-Qur’an, Allah SWT menyebutkan tentang tidur sebagai salah satu tanda kekuasaan-Nya. Tidur merupakan kebutuhan dasar manusia yang memungkinkan tubuh untuk beristirahat dan pulih dari kelelahan. Dalam Al-Qur’an, surat An-Naml ayat 86, Allah SWT berfirman: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu … Baca Selengkapnya

Panggung Prestise Tour de Linggarjati dan Pesta Rakyat yang Terlupakan: Suara dari Pinggiran

KUNINGAN (MASS) – Jika kita melihat pembangunan dan penganggaran di Kuningan akhir-akhir ini, ada satu fenomena yang tak boleh dilewatkan begitu saja: panggung megah Tour de Linggarjati (TdL) terus dinyalakan, sedangkan suara rakyat dalam pesta budaya, karnaval, dan hiburan lokal dipinggirkan, bahkan “ditunda” atas nama keamanan atau keterbatasan anggaran. Bagaimana bisa sebuah pemerintah yang mengklaim … Baca Selengkapnya

527 Tahun Kuningan: Semangat Linggarjati dan Momentum Menjemput Masa Depan

KUNINGAN (MASS) – Tanggal 1 September 2025 menandai Kuningan yang menapaki usia barunya. Rumah kecil di kaki Gunung Ciremai ini resmi berusia 527 tahun, penggal waktu yang tidak pendek. Di usia setua itu, Kuningan bukan hanya kabupaten di selatan Cirebon, sejak dulu sinarnya begitu terang dan perannya besar dalam sejarah nasional. Tidak akan ada Indonesia … Baca Selengkapnya

Tabir Surat Bupati Kuningan Bukti Nyata Abuse of Power di Balik Seleksi Sekda

KUNINGAN (MASS) – Surat Bupati Kuningan tanggal 7 Mei 2025 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat sejatinya membuka tabir gelap cara berpikir kekuasaan hari ini. Alih-alih menegaskan hasil seleksi terbuka Sekda 2024 yang sudah sah secara hukum, Bupati justru memilih jalan berputar dengan berlindung di balik pasal yang tidak relevan. Fakta hukum tidak bisa dibantah, … Baca Selengkapnya

Indeks Keyakinan Konsumen Merosot: Alarm Daya Beli dan Masa Depan Ekonomi

JAKARTA (MASS) – Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Agustus 2025 kembali turun dan menyentuh titik terendah dalam tiga tahun terakhir. Pertanyaannya sederhana namun krusial: apakah ini sekadar gangguan sesaat, atau sinyal awal bahwa daya beli masyarakat sedang menurun lebih tajam? Bagi ekonomi yang 54 persen PDB-nya ditopang konsumsi rumah tangga, penurunan IKK adalah alarm kebakaran—semakin lama … Baca Selengkapnya

Menakar Peluang Gugatan PTUN Pelarangan Penanaman Sawit Ilegal

KUNINGAN (MASS) – Membedah persoalan terkait pelarangan penanaman kelapa sawit illegal maka kita harus memahami terkait dengan kewenangan pemerintah, subjek dan objek hukum dalam pemerintahan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu Atribusi, Delegasi dan Mandat, sebagaimana yang didefinisikan oleh H.D van Wijk/ Willem Konijnenbelt, sebagai berikut: Atribusi … Baca Selengkapnya

Krisis Tenaga Kerja Global, Siapa Biang Keladinya?

KUNINGAN (MASS) -.“Dari semua aspek penderitaan sosial, tidak ada yang begitu memilukan seperti pengangguran” – Jane Adams. Fenomena krisis tenaga kerja secara global saat ini menunjukkan rapuhnya pemulihan ekonomi global, di tengah tekanan inflasi, perlambatan pertumbuhan, hingga Ilusketidakpastian politik. Bahkan dalam situasi yang begitu memilukan ini, muncul fenomena baru yang dilakukan generasi muda, yaitu fenomena … Baca Selengkapnya

IMM dan Banding Administratif: Menjalankan Undang-Undang, Bukan Membuat Tafsir

KUNINGAN (MASS) – Perlu ditegaskan sejak awal: apa yang disampaikan oleh IMM terkait banding administratif bukanlah tafsir bebas, apalagi klaim sepihak. IMM hanya menjalankan amanat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dalam Pasal 78 Ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, jelas dinyatakan bahwa “Banding administratif wajib diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak … Baca Selengkapnya

Jawaban Pemkab Kuningan atas Banding Administratif IMM

KUNINGAN (MASS) – Berdasarkan pasal 100 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bahwa peran serta masyarakat dilakukan dalam hal pengawasan dan dapat dilakukan melalui pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan dan atau bantuan. Pemkab Kuningan mengapresiasi rekan-rekan Ikatan Mahasiswa Muhammadyah (IMM) Kabupaten Kuningan dalam bentuk pengawasan dan kepeduliannya terkait masih adanya aktivitas pendistribusian … Baca Selengkapnya