Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – 25 Agustus 2025 menjadi tenggat penting bagi Kabupaten Kuningan. Masa tugas Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) akan segera berakhir, namun hingga kini belum tampak tanda-tanda dimulainya proses penetapan Sekda definitif, baik melalui mekanisme open bidding maupun talent pool. Kekosongan posisi strategis ini tentu tidak boleh dibiarkan berlarut, apalagi di tengah dinamika birokrasi dan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Membahas terkait bagaimana Pentingnya Kesehatan Mental Pejabat dan Ketidakhadiran Bupati Kuningan pada Aksi Demonstrasi, Rabu (3/7/2025) Bahwa kesehatan mental pejabat bukan hanya urusan pribadi, tetapi menjadi faktor krusial dalam menentukan arah dan keberhasilan tata kelola pemerintahan. Pejabat publik dituntut memiliki stabilitas emosional, objektivitas berpikir, sikap bijak, serta kemampuan untuk membangun komunikasi lintas … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Saya, Ismah Winartono, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap masih adanya praktik penahanan ijazah oleh sejumlah perguruan tinggi swasta di Kabupaten Kuningan. Praktik ini tidak hanya melanggar hak mahasiswa, tetapi juga bertentangan dengan peraturan pemerintah yang jelas menyatakan bahwa ijazah adalah hak akademik mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya, bukan alat tekanan administratif atau finansial. … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Pakaian merupakan busana yang tiap hari dipakai, ke mana pun pergi seseorang harus berpakaian. Pakaian memiliki fungsi untuk menutupi aurat tubuh manusia karena berpakaian merupakan kewajiban untuk digunakan, sehingga banyak orang menggunakan jenis pakaian dan memperjualbelikan pakaian. Pakaian memiliki kaitan erat dengan pemakainya. Pakaian mencerminkan karakter dan kepribadian pemakainya. Masing-masing profesi menuntut … Baca Selengkapnya
Oleh: Sulaeman Pendahuluan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, memiliki potensi sumber daya air yang luar biasa dengan keberadaan Waduk Darma, mata air Cibulan dan Linggarjati, serta jaringan sungai yang relatif stabil sepanjang tahun. Namun, kondisi di lapangan memperlihatkan paradoks: ketimpangan distribusi air masih menjadi masalah serius. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Jawa Barat (2022) menyebutkan, … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Saya sebagai Masyarakat Sipil, menyatakan keprihatinan mendalam atas lambannya respons dan sikap tertutup Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Kuningan terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh dua anggota DPRD berinisial T dan S. Pada 2 Juni 2025, sejumlah unsur masyarakat—termasuk Forum Masyarakat Peduli Kuningan (FMPK), mahasiswa, perwakilan ormas, dan tokoh agama—telah melaporkan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Artikel ini saya tulis bukan sebagai nasihat dari seseorang yang sudah berhasil mengamalkannya, melainkan sebagai pengingat keras untuk diri saya sendiri. Di Tengah kebudayaan masa kini di mana kesenangan, kenyamanan dan istirahat dijadikan sebagai parameter kesuksesan seseorang, islam justru menanamkan nilai yang berbeda. Bukan berarti islam melarang kita untuk rehat dan bersantai, … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Sistem pemerintahan demokrasi tidak lengkap tanpa adanya State Capture. Padahal state capture merupakan bahaya dalam sebuah pemerintahan. Sebagaimana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato di acara St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 di Rusia, Jumat 20/6, (kumparan.News 20/6/2025). Masih menurut Presiden Prabowo bahaya yang mengancam Indonesia saat ini adalah … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Gunung Ciremai, dengan ketinggian mencapai 3.078 meter di atas permukaan laut, merupakan gunung berapi tertinggi di Jawa Barat sekaligus menjadi salah satu ikon wisata alam paling potensial di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan). Keindahan alamnya tidak hanya memikat para pendaki domestik, tetapi juga wisatawan mancanegara. Menurut data Balai Taman Nasional Gunung … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Kuningan mendapat sorotan keras atas sikap pasif, tidak transparan, dan terkesan menghindar dari tanggung jawab etik dalam menindaklanjuti dua kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota DPRD aktif, S dan T. Kedua sosok tersebut bukan hanya pengurus inti partai besar di daerah, tetapi juga anggota legislatif aktif … Baca Selengkapnya