KUNINGAN (MASS) – Kegiatan audensi Anarkis (Aliansi Wartawan Kuningan Bersatu) dengan Bupati Kuningan H Acep Purnama di ruang crisis center membahas banyak hal. Bahkan kasus pemberian hukuman kepada warga yang tidak menggunakan masker pun ikut dibahas.
Elly Said Kartika salah satu wartawan menyoroti masalah ini dengan perlakukan tidak adil dari pemerintah. Pasalnya, hukuman itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
“Yang saya bikin aneh adalah ketika masyarakat melanggar tidak menggunakan masker mereka dihukum push up, eh ini para pejabat yang hadir di perpisahan mantan Camat Cilimus tidak disanksi,” jelas Elly, Selasa (9/6/2020).
Padahal lanjut dia, mereka itu sudah melanggar aturan PSBB yang tidak seharusnya menggelar kegiatan yang melibatkan banyak orang. Lalu, tidak menggunakan masker.
“Berani ga Pak Sekda sebagai pengalima tertinggi ASN memberikan sanksi kepada camat dan ASN yang melangar. Seharusnya jangan tebing pilih karena aturan berlaku bagi siapa saja. Bahkan, sanksi kepada ASN harus lebih berat karena mereka contoh bagi masyarakat,” tandasnya.
Mendengar hal itu Bupati Kuningan Acep seperti kaget. Ia mengaku, baru mengetahui bahwa ada hukumnya seperti itu di Kuningan.
“Dikira saya hukum push up itu di Jakarta ternyata ada juga yah di Kuningan, sebenar ada cara lain selain push up,” ujarnya.
Wartawan pun mendengar jawaban bupati langsung mengatakan nanti akan dikirim foto dan videonya. Tentu hal ini membuat wartawan yang hadir tersenyum apakah tidak ada laporan dari anak buahnya.
“Saya sih maklum karena bupati tidak main medsos, sehingga beliau tidak mengetahui ada hukuman push up yang viral di Kuningan,” timpal Syamsudin.
Sementara itu, Sekda Dr Rachmat Yanuar MSi mengaku, pihak pasca kejadian sudah melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Bahkan Ketua Forum Camat sudah dipanggil.
“Bupati juga sudah menegur. Kami sudah memanggil dan minta penjelasan. Bahkan Mantan Camat sudah membuat klarifikasi video. Begitu juga ketua Forum Camat,” ujarnya. (agus)
