CIBEUREUM (MASS) – Kualitas proyek pemerintah kerap mendapat penilaian miring. Ini juga menimpa sebuah gedung SD yang diperuntukkan bagi relokasi warga terdampak Waduk Cileuweung (Waduk Kuningan). Lantai teras yang baru selesai dibangun, malah retak memanjang.
“Tuh lihat, ini sebenarnya bangunan amblas, dan keramik lantainya mumbul ke atas, kayak berbentuk cembung begitu. Memanjang kan sampai ke sana. Sepanjang teras gedung dan tiga ruang kelas amblas beberapa centimeter,” ujar Didin Syafarudin, salah seorang masyarakat peduli pembangunan Waduk Kuningan, Rabu (15/1/2020).
Lantaran bangunan baru, ia merasa heran kenapa teras lantai sekolah bisa jadi seperti itu. Kalaupun dalih kontur tanah yang labil, mestinya kondisi serupa menimpa bangunan lain seperti kantor desa, poskesdes dan sejumlah bangunan lainnya yang satu kawasan.
“Jadi perlu penyelidikan dong, apakah factor alam atau memang pemborongnya yang gak canggih. Ini siapa pemborongnya pun tidak tahu, gak ada papan nama, gak transfaran,” ketusnya.
Sejumlah bangunan di atas satu hamparan itu diperuntukkan bagi warga Desa Kawungsari Kecamatan Cibeureum. Desa tersebut akan ditenggelamkan sesuai rencana dibangunnya waduk. Hanya saja pembebasan lahan belum dilakukan pemerintah.
Lokasi kantor Desa Kawungsari yang baru, berikut fasilitas lain seperti Poskesdes, masjid, serta SD, masuk wilayah Desa Sukarapih Kecamatan Cibeureum. Lokasi tersebut sebagai kawasan baru relokasi warga terdampak pembangunan waduk.
“Tiap bangunan itu beda-beda CV yang bangunnya. Semisal kantor desa, CV anu. Lalu poskesdes sama CV lainnya. Tapi gak tau CV apa, kan gak dipampangkan. Gak ada papan nama,” ucap Didin.
Pria yang dulu berambut gondrong itu menyesalkan pemerintah yang tidak memberikan teladan pada masyarakatnya. Di era yang semakin transfaran, mestinya pengerjaan proyek-proyek yang berkaitan dengan uang rakyat itu lebih transfaran lagi.
“Edukasinya dimana? Sudah mah masyarakat terdampak dibuat stress, ini bangunan kayak begitu, tanpa memberi contoh baik pada masyarakat,” kata Didin.
Ketika hendak dikonfirmasikan, Kepala Dinas PUTR Kuningan, HM Ridwan Setiawan MSi MH belum meresponnya. (deden)