KUNINGAN (MASS) – Banyak masyarakat yang merasa tidak mampu, khawatir tidak dapat menerima PIP, KIP sampai Bansos akibat desil yang tinggi. Karenanya, tidak sedikit masyarakat yang ingin mengajukan pembaharuan desil.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kuningan, Urip Sugeng Santoso, S ST, MA, mengklaim sistem satu data terus disempurnakan, dimana berbagai celah kelemahan dalam pendataan masih terus disempurnakan.
“Pembaruan ada dua jalur, yaitu resmi dan formal lewat FKP, serta jalur partisipatif dan mandiri via WhatsApp center, aplikasi Cek Bansos, dan kanal BPS,” ujar Urip Sugeng saat ditemui langsung oleh Kuninganmass.com di ruangannya, Kamis (10/9/2026).
Meski disediakan jalur mandiri agar warga bisa memperbaiki data sendiri, praktiknya di lapangan sering kali tidak semulus sosialisasi yang digembar-gemborkan. Banyak warga miskin yang mengeluhkan saat hak bantuan sosialnya justru jatuh ke tangan yang tidak tepat.
“Masyarakat bisa mandiri untuk perbaikan data. Kita juga bisa mengecek masuk desil berapa langsung dari website resmi,” paparnya.
Akibat celah sistem di tingkat bawah, penyaluran bantuan kerap salah alamat dan memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Bahkan, untuk program bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), siklus pembaruan yang diklaim cepat setiap tiga bulan sekali sering kali telat mengantisipasi siswa putus sekolah.
“Khusus PIP, per tiga bulan dilakukan pembaruan karena datanya cepat dan dinamis,” pungkasnya. (raqib)