KUNINGAN (MASS) – Menanggapi pernyataan Ketua DPRD sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dikaitkan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Dewan Pembina PSI Kabupaten Kuningan, Asep S Sonjaya Suparman (Asep Papay), menilai pernyataan tersebut bukan lagi sekadar kritik, melainkan cenderung menjadi olok-olok terhadap Wakil Presiden.
Menurut Asep Papay, putusan MK semestinya dibaca secara utuh, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai putusan lembaga negara justru dijadikan bahan untuk menyerang atau mendiskreditkan seseorang secara politik.
“Kalau putusan MK kemudian dijadikan bahan untuk menyerang Gibran secara politik, saya kira itu bukan kritik yang konstruktif. Justru cenderung menjadi olok-olok terhadap Wakil Presiden,” ujar Asep Papay.
Ia juga menyoroti pernyataan yang mempersoalkan latar belakang pendidikan Gibran. Menurutnya, terdapat perbedaan sistem pendidikan antara Indonesia dan negara lain yang perlu dipahami secara utuh sebelum memberikan penilaian.
“Perbedaan sistem pendidikan di luar negeri dengan sistem pendidikan Indonesia memang harus dipahami terlebih dahulu. Jangan sampai sistem pendidikan luar negeri dipaksakan harus sama dengan sistem pendidikan Indonesia,” tegasnya.
Asep Papay bahkan mengajak pihak-pihak yang masih memperdebatkan persoalan tersebut untuk melihat langsung sistem pendidikan di negara yang bersangkutan.
“Kalau perlu, mari kita sama-sama datang ke luar negeri, melihat dan mendapatkan penjelasan secara utuh mengenai sistem pendidikan mereka. Jangan hanya melihat dari sudut pandang sistem pendidikan kita sendiri, kemudian menyimpulkan bahwa seseorang tidak mungkin menyelesaikan pendidikan dengan mekanisme yang berbeda,” katanya.
Ia menambahkan, narasi yang menyebut seolah-olah Gibran “dari SMP langsung bisa menjadi sarjana” merupakan cara berpikir yang terlalu menyederhanakan persoalan.
“Wapres Gibran itu lulus sarjana di luar negeri. Masa iya dari SMP langsung bisa menjadi sarjana? Tentu ada proses pendidikan yang ditempuh. Yang harus dipahami adalah bagaimana sistem pendidikan di negara tersebut bekerja,” ujar Asep.
Di sisi lain, Asep Papay juga mengingatkan bahwa dinamika politik hari ini seharusnya tidak membuat orang lupa pada sejarah politik sebelumnya.
Ia menyinggung ketika Gibran masih menjadi Wali Kota Solo dan maju melalui kendaraan politik PDI Perjuangan.
“Dulu ketika Gibran menjadi Wali Kota Solo dan diusung oleh PDIP, tidak terdengar kegaduhan seperti sekarang. Setelah berpisah secara politik, kok sekarang berisik sekali,” kata Asep Papay sambil tersenyum.
Menurutnya, perbedaan pilihan politik adalah hal yang biasa dalam demokrasi. Namun, kritik tetap harus disampaikan secara proporsional dan berdasarkan fakta.
“Silakan berbeda pilihan politik, itu bagian dari demokrasi. Tetapi jangan sampai perbedaan politik membuat kita kehilangan objektivitas dan kemudian setiap persoalan dijadikan bahan untuk menyerang personal,” pungkasnya. (eki)