KUNINGAN (MASS) — Wakil Kepala BPOKK DPC Partai Demokrat Kabupaten Kuningan, Tita Andrie, mengatakan kritik yang disampaikannya berkaitan dengan tata kelola organisasi, integritas kepemimpinan selama periode berjalan, serta arah Partai Demokrat Kabupaten Kuningan menghadapi Pemilu 2029.
Tita menjelaskan, dirinya tidak lagi dilibatkan dalam sejumlah kegiatan DPC dan rapat koordinasi organisasi setelah mengundurkan diri dari kepanitiaan HUT ke-25 Partai Demokrat Kabupaten Kuningan.
“Saya memahami kalau setelah mundur dari kepanitiaan saya tidak lagi dilibatkan dalam urusan kepanitiaan. Tetapi ketika ketidakterlibatan itu berlanjut pada kegiatan DPC dan rapat-rapat koordinasi organisasi, sementara saya masih tercatat sebagai Wakil Kepala BPOKK, tentu saya mempertanyakan dasar dan alasannya,” ujar Tita.
Menurut Tita, persoalan tersebut menjadi bagian dari alasan dirinya kembali menyampaikan kritik sebagai bagian dari struktur partai.
“Saya masih berada dalam struktur dan memiliki tanggung jawab terhadap organisasi. Karena itu, saya tidak ingin diam ketika melihat ada persoalan yang menurut saya menyangkut tata kelola dan kepemimpinan,” katanya.
Integritas Kepemimpinan Menjelang Muscab
Tita juga mempertanyakan dinamika terhadap sejumlah Ketua DPAC yang memiliki sikap berbeda mengenai rencana Ketua DPC untuk kembali maju pada Muscab mendatang.
Menurut Tita, terdapat DPAC yang menurutnya tidak dilibatkan dalam acara ulang tahun Ketua DPC di kediamannya. Ia juga menyinggung seorang Ketua DPAC yang dikeluarkan dari grup WhatsApp Ketua DPAC se-Kabupaten Kuningan tanpa alasan yang menurutnya jelas.
“Saya tidak mempersoalkan acara pribadi Ketua DPC. Yang saya pertanyakan adalah ketika seseorang memiliki sikap berbeda dalam dinamika Muscab, kemudian muncul perlakuan yang berbeda terhadap dirinya dan Ketua-ketua DPAC dalam konteks organisasi. Kalau perbedaan sikap mulai memengaruhi hubungan dan pelibatan struktur, menurut saya ini sudah menyentuh persoalan integritas kepemimpinan,” ujar Tita.
Menurutnya, Ketua DPC harus mampu menaungi seluruh struktur, termasuk kader dan DPAC yang memiliki pandangan berbeda.
“Ketua DPC bukan hanya memimpin orang-orang yang memiliki sikap yang sama. Ia harus mampu memisahkan kepentingan pribadi dari kepentingan organisasi. Kalau kepentingan pribadi sudah bercampur dengan kepentingan organisasi, maka integritas kepemimpinan patut dipertanyakan, termasuk apakah kepemimpinan tersebut masih layak dipertahankan pada periode berikutnya,” tegas Tita.
Kemunduran Elektoral Harus Menjadi Catatan
Tita mengatakan integritas kepemimpinan juga perlu dilihat dari hasil kerja organisasi selama satu periode.
Ia menyoroti perolehan kursi DPRD Kabupaten Kuningan yang turun dari lima kursi menjadi tiga kursi pada Pileg 2024.
“Kemunduran dari lima menjadi tiga kursi DPRD merupakan catatan penting dalam menilai kepemimpinan periode berjalan. Saya tidak mengatakan seluruh hasil pemilu adalah tanggung jawab Ketua DPC seorang, tetapi Ketua memiliki tanggung jawab untuk memastikan organisasi bekerja dan memiliki strategi elektoral yang mampu menghasilkan kemajuan,” ujar Tita.
Menurut Tita, kondisi tersebut seharusnya menjadi dasar untuk melihat kembali arah dan pola kerja organisasi, bukan sekadar mempertahankan posisi.
“Kalau hasil elektoral mengalami kemunduran, maka yang dibutuhkan bukan hanya visi dan misi sebagai syarat administrasi Muscab. Siapa pun yang ingin memimpin harus sudah mengantongi pola kerja dan strategi yang jelas, apa yang akan dikerjakan, bagaimana cara memperkuat organisasi, dan bagaimana membuktikan bahwa strategi tersebut mampu membawa Demokrat Kuningan bergerak lebih maju menuju 2029,” katanya.
Muscab Harus Menentukan Arah dan Strategi
Tita menilai Muscab mendatang tidak semestinya hanya menjadi forum untuk menentukan siapa yang menjadi atau kembali menjadi Ketua DPC. Lebih dari itu, Muscab harus menjadi momentum untuk menentukan arah Partai Demokrat Kabupaten Kuningan menuju 2029.
“Jangan hanya mengejar posisi Ketua DPC. Ketika seseorang ingin kembali memimpin, yang harus ditanyakan adalah apa strategi yang sudah disiapkan untuk membawa Demokrat Kuningan lebih maju. Jangan sampai seseorang ingin mempertahankan posisi, tetapi belum memiliki pola yang jelas untuk meningkatkan elektoral pada 2029,” tegas Tita.
Menurutnya, kepemimpinan DPC ke depan harus mampu menyatukan struktur, memperkuat DPAC dan ranting, melakukan kaderisasi, membuka ruang bagi generasi muda, serta membangun kekuatan elektoral sejak jauh hari.
“Targetnya harus jelas: minimal Demokrat kembali memiliki satu fraksi di DPRD Kabupaten Kuningan dan memperkuat keterwakilan di setiap dapil. Untuk mencapai itu diperlukan pemetaan dapil, kaderisasi, rekrutmen calon yang memiliki basis, pendekatan kepada tokoh-tokoh daerah, serta konsolidasi struktur yang dilakukan jauh sebelum Pemilu 2029,” ujar Tita.
Tita juga berharap Ketua DPC ke depan memiliki kemampuan elektoral yang dapat dibuktikan, termasuk mampu memperoleh mandat sebagai anggota legislatif.
“Saya berharap Ketua DPC ke depan juga mampu lolos menjadi anggota legislatif. Bukan sekadar soal jabatan, tetapi karena seorang Ketua yang memiliki mandat elektoral akan mempunyai pengalaman langsung dalam membangun basis masyarakat, menjaga konstituen dan membaca dinamika politik di lapangan,” katanya.
Menurut Tita, pengalaman tersebut juga dapat memperkuat komunikasi politik dengan DPRD, pemerintah daerah, tokoh masyarakat maupun berbagai kekuatan politik lainnya.
“Ketua yang juga duduk sebagai anggota legislatif memiliki ruang untuk membangun komunikasi politik, memperjuangkan aspirasi masyarakat, menjembatani kepentingan struktur dengan kerja-kerja politik di lembaga legislatif, sekaligus membangun jaringan yang dapat memperkuat posisi Partai Demokrat,” ujar Tita.
Membangun Kekuatan hingga Tingkat Provinsi dan Nasional
Tita mengatakan strategi Demokrat Kuningan tidak boleh berhenti pada target DPRD Kabupaten.
“Demokrat Kuningan harus mulai mempersiapkan tokoh-tokoh putera daerah untuk maju pada kontestasi DPRD Provinsi Jawa Barat maupun DPR RI. Jangan baru mencari figur ketika tahapan pemilu sudah dekat. Tokoh harus didekati, dibangun komunikasinya, diberi ruang untuk bekerja dan dipersiapkan sebagai bagian dari kekuatan elektoral partai,” katanya.
Menurut Tita, proses tersebut harus berjalan seiring dengan penguatan struktur dan regenerasi.
“Tokoh-tokoh tersebut harus dibangun dalam satu ekosistem politik dengan struktur DPC, DPAC dan ranting. Begitu juga generasi muda Kuningan yang memiliki kapasitas, jaringan dan kepedulian terhadap daerah. Mereka jangan hanya dijadikan peserta kegiatan, tetapi harus diberikan ruang dalam kaderisasi, kepemimpinan dan proses politik,” ujar Tita.
Ajakan kepada Ketua DPAC
Tita secara khusus mengajak seluruh Ketua DPAC Partai Demokrat se-Kabupaten Kuningan untuk ikut mengambil bagian dalam memikirkan masa depan organisasi.
“Saya mengajak seluruh Ketua DPAC Partai Demokrat se-Kabupaten Kuningan untuk ikut memikirkan masa depan Partai Demokrat Kuningan. Jangan takut terhadap tekanan atau kepentingan sesaat. Setiap Ketua DPAC memiliki tanggung jawab untuk menjaga organisasi di wilayahnya dan memastikan partai tetap berjalan untuk kepentingan jangka panjang,” ujar Tita.
Menurut Tita, tidak semua orang mungkin memiliki ruang yang sama untuk memberikan kontribusi besar dalam menentukan arah organisasi. Namun, setiap kader dan pengurus tetap memiliki tanggung jawab untuk tidak memperburuk keadaan.
“Kalau memang tidak bisa ikut memberikan kontribusi besar untuk membangun partai, setidaknya jangan ikut merusak. Kalau belum mampu membawa partai menjadi lebih kuat, jangan ikut menghancurkannya. Jangan sampai kepentingan sesaat membuat kita lupa bahwa yang kita pertaruhkan adalah masa depan Partai Demokrat Kuningan,” tegas Tita.
Tita menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam Muscab merupakan bagian dari dinamika organisasi dan tidak seharusnya menghilangkan tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlangsungan partai.
“Muscab adalah bagian dari proses organisasi. Apa pun pandangan dan pilihan sikap masing-masing, jangan sampai perbedaan itu membuat kita kehilangan kepedulian terhadap rumah besar yang sama. Kita boleh berbeda dalam menentukan arah kepemimpinan, tetapi jangan sampai perbedaan tersebut membuat partai justru melemah dari dalam,” katanya.
Tita menegaskan dirinya tetap memiliki kepedulian terhadap masa depan organisasi.
“Kritik ini saya sampaikan karena saya masih berada dalam struktur dan masih memiliki tanggung jawab terhadap Partai Demokrat Kabupaten Kuningan. Saya ingin Muscab menjadi momentum untuk memperbaiki organisasi dan menentukan arah yang lebih kuat menuju 2029,” tutup Tita. (deden)