Deden Rijalul Umam

KUNINGAN (Mass) – DPRD Kabupaten Kuningan akhirnya mengesahkan tata tertib soal pemilihan wakil bupati Kuningan. Khususnya parpol pengusung yang bisa mengusulkan balon Cawabup, dalam keputusan Pansus Tatib diharuskan memiliki kursi di DPRD Kuningan. Pada Rancangan Peraturan DPRD tentang Pengisian jabatan bupati dan wakil bupati apabila berhalangan tetap, pansus Tatib telah membuat keputusan yang disesuaikan dengan … Baca Selengkapnya

KUNINGAN (Mass) – Pelaksanaan Musyawarah Kecamatan (Muscam) di beberapa PK Golkar yang sempat dipersoalkan, akhirnya mendapat tanggapan serius DPD Partai Golkar Kuningan. Bahkan, DPD Golkar menilai bahwa pelaksanaan Muscam sudah sesuai mekanisme dan aturan partai. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kuningan H Yudi Budiana SH melalui Wakil Ketua Bidang Organisasi Drs Dadang Saputra dalam rilisnya … Baca Selengkapnya

KUNINGAN (Mass) – Musibah bencana alam yang menimpa warga Kuningan mendapat perhatian khusus Bidan Hj Yoyoh Rukiyah STr Keb yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jabar Fraksi Partai Demokrat. Wakil rakyat dari Komisi V itu juga memberikan langsung bantuan logistik kepada korban bencana yang terdapat di tiga lokasi berbeda kemarin, Senin (10/10). Bantuan logistik … Baca Selengkapnya

KUNINGAN (Mass) – Hingga masa jabatan keanggotaan DPRD Kabupaten Kuningan, seluruh fraksi di DPRD kedepan tidak dapat berubah atau berganti nama lagi alias menjadi fraksi permanen. Hal itu sesuai dengan keputusan Pansus Tatib DPRD tentang Perubahan Pertama atas Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2015 yang disahkan baru-baru ini. “Dengan terbitnya UU no 23 Tahun 2014 … Baca Selengkapnya

KUNINGAN (Mass) – Untuk kali pertama, prosesi pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Kuningan dilakukan secara sederhana di depan rumah gubuk milik warga Sindangagung Kuningan. Pelantikan yang digagas langsung Ketua DPD Golkar Jabar H Dedi Mulyadi, dilakukan secara mendadak setelah panitia pelantikan sudah mempersiapkan tempat pelantikan di Gedung DPD Partai Golkar Kuningan. Ketua DPD Golkar … Baca Selengkapnya

KUNINGAN (Mass) – Pelaksanaan Musyawarah Kecamatan (Muscam) yang sudah digelar di sejumlah Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar akhirnya dipersoalkan. Pasalnya, pelaksanaan Muscam yang dilakukan di sejumlah PK Golkar dinilai tidak memenuhi proses prosedural dalam AD/ART partai. “Jadi, kami ingin menekankan bahwa penyelenggaraan Muscam di sejumlah PK itu menabrak aturan partai. Dimana, setelah kita mencermati diadakannya … Baca Selengkapnya