KUNINGAN (MASS) – Simpang siur perkembangan penanganan kasus penyelewengan alokasi anggaran untuk Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang diduga kuat melibatkan pejabat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kuningan, belum menemui titik terang sampai saat tulisan ini dibuat.
Status kasus yang dikategorikan menjadi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) tidak serta merta menjadikan problematika ini lekas diusut yang bahkan kian menumbuhkan beragam stigma di beberapa kalangan pengamat, aktivis mahasiswa, hingga masyarakat.
Apa kabar P2L ?
Serangkaian Aduan Masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pengelolaan barang bukti, segenap upaya hukum yang ditempuh rupanya tidak mampu dijadikan sebagai lecutan akseleratif untuk segera menindak lanjuti dan menetapkan putusan terhadap oknum Dinas yang semena-mena tersebut.
Penantian tak berujung membuat kasus ini seolah terombang-ambing dan terindikasi sedang dikubur dalam-dalam dengan asumsi “masyarakat akan acuh”, di tengah kegelisahan kelompok tani yang sedang mempertaruhkan nasib mereka dari bantuan yang disalurkan.
Cita cita besar untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat sirna seketika. Peran kontrol sosial dan pengawasan terhadap kasus ini dirasa perlu untuk terus digaungkan.
IMM Kuningan merasa perlu adanya eksaminasi terhadap penanganan kasus ini, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Jangan sampai payung hukum dijadikan tempat berteduh dari buruknya penerapan hukum yang semestinya.
Penulis : Sub’han Habibie
Korkom IMM Kuningan
