KUNINGAN (MASS) – Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kuningan meminta Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si menjamin anggaran pendidikan dan kesehatan.
Hal itu disampaikan juru anggota DPRD F+PKS Jajang Jana, saat membacakan Pandangan Umum (PU) terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2025, dalam Rapat Paripurna, Selasa (22/7/2025) siang ini.
“Fraksi PKS menilai bahwa substansi perubahan anggaran sebagaimana tercantum dalam Nota Keuangan Perubahan APBD 2025 telah mengalami sejumlah penyesuaian,” ujarnya.
Namun demikian, kata Jajang Jana, pihaknya menilai ada 3 bidang prioritas yang perlu dijamin ketercukupan anggarannya dan kesesuaian dengan tujuan strategis daerah, salah satunya pendidikan dan kesehatan.
Berikut paparan lengkapnya:
Pendidikan dan Kesehatan, Belanja Wajib yang Tidak Boleh Ditinggalkan Dalam Nota Keuangan Perubahan APBD 2025, Belanja pendidikan tetap menjadi prioritas, namun Frksi PKS belum melihat penambahan signifikan terkait program digitalisasi sekolah, penguatan SDM guru, atau pemenuhan fasilitas untuk daerah tertinggal, Belanja kesehatan mengalami penyesuaian, sementara beban pelayanan makin besar karena isu stunting, penyakit menular, dan pembiayaan JKN bagi masyarakat miskin.
Merujuk pada ketentuan perundang-undangan, Pendidikan wajib mendapatkan porsi 20% dari total belanja daerah (UU No. 20/2003), Kesehatan wajib mendapatkan alokasi minimal 10% (UU No. 36/2009 dan Permendagri No. 90/2019).
Fraksi PKS mengingatkan, Jangan sampai perubahan anggaran memotong porsi belanja pendidikan dan kesehatan untuk menutup defisit atau tunda bayar. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa belanja wajib ini bukan hanya terpenuhi nominal, tapi juga berdampak pada mutu dan keadilan layanan.
- Apakah dalam struktur perubahan APBD 2025, proporsi belanja pendidikan dan kesehatan masih memenuhi batas wajib minimal sesuai regulasi ?
- Bagaimana strategi Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dalam memastikan pencapaian SPM, terutama untuk wilayah pinggiran dan desa tertinggal ?
- Apakah perubahan ini telah dievaluasi dan selaras dengan tahapan capaian target RPJMD Tahun ke-1 (2025) ?
(eki)
