KUNINGAN (MASS) – Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PK IMM) Djazman Al-Kindi Universitas Muhammadiyah Kuningan melayangkan kritik keras terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kritik ini mencuat sebagai respons atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI ke 19 yang meminta anggota DPR hingga kepala daerah aktif mengawasi dapur program tersebut.
Ketua PK IMM Djazman Al-Kindi, Ridho Juliano, menilai instruksi Presiden tersebut ironis dan berpotensi melumpuhkan fungsi pengawasan. Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum di lapangan bahwa sejumlah oknum anggota legislatif dan elite politik diduga kuat menguasai serta memiliki lebih dari satu dapur penyedia MBG.
”Bagaimana mungkin fungsi pengawasan dapat berjalan secara objektif apabila pihak yang ditugaskan mengawasi justru merangkap sebagai pemilik modal dari dapur itu sendiri? Ini jelas menciptakan konflik kepentingan yang nyata,” ujar Ridho, Rabu (20/5/2026).
Ia mengibaratkan penunjukan DPR untuk mengawasi dapur bisnis mereka sendiri seperti memercayakan keamanan kandang kepada pemangsa. Akibat meleburnya fungsi kontrol dengan motif keuntungan ekonomi, lanjutnya, para pengawas dikhawatirkan akan lebih fokus menghitung margin keuntungan bulanan ketimbang mengevaluasi kelayakan gizi makanan untuk anak-anak.
Selain menyoroti konflik kepentingan di tingkat pusat, PK IMM Djazman Al-Kindi juga membeberkan carut-marut implementasi program MBG di tingkat akar rumput. Berdasarkan pengalamannya saat melaksanakan kegiatan magang di salah satu Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kuningan, realitas di ruang kelas justru bertolak belakang dengan klaim keberhasilan pemerintah.
Ridho mengungkapkan bahwa mayoritas siswa, khususnya di kelas rendah (kelas 1, 2, dan 3), enggan menyentuh makanan gratis yang disediakan. Kotak makanan tersebut lebih sering dibiarkan utuh di dalam tas untuk dibawa pulang, bahkan tidak jarang berakhir sia-sia karena cita rasanya yang dinilai kurang baik dan hambar.
”Anak-anak usia dini tentu lebih memilih membelanjakan uangnya untuk jajan di luar gerbang sekolah daripada mengonsumsi menu yang tidak menggugah selera. Ini menjadi tamparan keras,” tegas Ridho.
Ia menambahkan, program bernilai triliunan rupiah ini terancam menjadi pemborosan anggaran negara yang masif jika indikator keberhasilannya hanya diukur dari aspek logistik atau “makanan terdistribusi”, bukan “makanan dikonsumsi”.
”Jangan sampai program nasional ini hanya berhasil mengenyangkan pundi-pundi finansial para pejabat, sementara anak-anak di daerah tetap memilih jajan sembarangan akibat makanan gratis yang disediakan tidak menggugah selera,” pungkasnya. (eki)