KUNINGAN (Mass) – Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH menghadiri langsung pelantikan pengurus DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Kuningan dan seminar nasional di RM Lembah Ciremai kemarin, Minggu (6/11). Bupati Acep juga sekaligus membuka resmi seminar nasional yang bertajuk Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendidikan Islam di Kabupaten Kuningan.
Hadir dalam kesempatan itu, Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat H Amin Santono SSos MM, Anggota DPRD Komisi V Fraksi Partai Demokrat Hj Yoyoh Rukiyah STrKeb, pimpinan DPD AGPAII Jabar, Kepala Disdikpora Kuningan Dr A Taufik Rochman MPd, dan tamu undangan lainnya.
“Selamat kepada pengurus DPD AGPAII Kuningan yang sama-sama telah kita saksikan pelantikannya. Semoga, kepengurusan yang baru kedepan bisa memberikan manfaat bagi kemaslahatan masyarakat Kuningan,” ucap Bupati Acep dihadapan ratusan anggota AGPAII Kuningan.
Menurutnya, lembaga pendidikan agama Islam merupakan bagian daripada stake holder yang mewujudkan penciptaan sumber manusia berbasis pendidikan Islam. Sekaligus bertujuan membentuk anak didik yang beriman dan bertaqwa serta terampil dalam menyikapi beragam informasi kemasyarakatan, sosial, budaya dan pembangunan lainnya.
“Melalui forum ini, AGPAII Kuningan dimohon untuk mampu meningkatkan peran sertanya dalam era otonomi daerah yang berjalan saat ini. Khususnya akselerasi pembangunan bidang pendidikan, salah satunya yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” terangnya.
Sesuai dengan materi seminar kali ini lanjut Bupati Acep, ditengah-tengah era globalisasi tentu akan memberikan konsekuensi positif dan negatif. Namun, kemajuan era glonalisasi ini apabila dimanfaatkan secara baik maka akan menghasilkan manfaat yang baik pula.
Sementara Ketua DPD AGPAII Kuningan Drs Yayat Supriatna MM menyebutkan, kegiatan kali ini dihadiri sebanyak 450 anggota AGPAII Kuningan yang terdiri dari guru-guru pendidikan agama Islam baik di Madrasah, SD, SMP hinga SMA dan SMK. AGPAII merupakan organisasi kader dan organisasi perjuangan untuk membantu peningkatan kesejahteraan anggota, khususnya bagi guru honor dalam mendapatkan tunjangan yang layak.
“Saat ini ada sebanyak 350 guru honorer yang setiap bulan hanya mendapatkan honor hanya sekitar Rp100 Ribu hingga Rp200 Ribu. Walaupun ada kuota sertifikasi, tapi untuk mendapatkan itu salah satu syaratnya harus ada SK atau semacam surat dari Pak Bupati H Acep Purnama,” jelasnya.
Kebetulan kata Yayat, untuk yang telah melaksanakan program itu adalah Kabupaten Bandung dengan mengeluarkan surat Tahun 2013.
“Teman-teman di Kabupaten Bandung ini sudah merasakan hasilnya Sertifikasi. Saya pernah ngobrol dengan Ketua DPRD (Rana, red), dan beliau sangat setuju,” katanya.
Sebab lanjut Yayat, tunjangan itu tidak mengambil anggaran dari APBD Kabupaten Kuningan. (andri)
