KUNINGAN (MASS) – Berbagai proyek pembangunan infrastuktur di kawasan utara dan timur laut Jawa Barat terus digenjot pemerintah meski pandemi Covid 19 belum berakhir. Semua ini diklaim akan berpengaruh besar pada perbaikan ekonomi di masa pandemi, menjadi pengungkit kebangkitan ekonomi di Jawa Barat, dan akan mampu mewujudkan pemerataan ekonomi, sehingga Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan tercapai.
Pembangunan infrastuktur yang berkonsep terintegrasi dan terkoneksi ini menjangkau tujuh kota dan kabupaten, yaitu Subang, Sumedang, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Cirebon kota. Pemerintah Jawa Barat menamakan proyek pembangunannya ini dengan proyek Rebana Metropolitan, yang sebutan sebelumnya adalah Segitiga Emas Rebana. Penamaan ini mengingat adanya perluasan jangkauan proyek dari tiga wilayah, yaitu Cirebon, Patimban, dan Kertajati. Proyek ini sudah masuk ke dalam Perpres yang berarti mendapat perhatian khusus Presiden.
Untuk mewujudkan semua itu, proyek pembangunannya mengintegrasikan antara satu proyek dengan proyek lainnya di kawasan tersebut. Proyek dimulai dari Sumedang dengan proyek tol Cisundawu, Majalengka dengan optimalisasi proyek strategis nasional BIJB, Cirebon dengan optimalisasi proyek tol Cipali dan proyek kereta cepat, Subang dengan proyek Pelabuhan Patimban, dan Kuningan yang digadang-gadang sebagai kota penyangga dengan proyek jalan baru lingkar Timur Kuningan. Semua ini untuk membangun konektivitas.
Selain itu, banyak rencana proyek lainnya yang terintegrasi, dan pemerintah membaginya per kawasan. Pemerintah memetakan sebagian besar kawasan untuk kawasan Industri, dengan menyebutnya Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Total proyek terintegrasi yang diusulkan pada Juni 2021 mencapai 162 proyek (www.ekon.go.id, 08/6/2021). Kepercayaan diri pemerintah dalam pembangunan berbagai proyek ini dengan asumsi akan mampu menyerap banyak tenaga kerja.
Proyek ini disambut antusias pemerintah daerah terkait. Pasalnya, program berbagai proyek yang direncanakan ini dinilai sangat menjanjikan terdongkraknya ekonomi daerah. Belum lama ini Kabupaten Kuningan melalui Sekda Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si. ketika menerima kunjungan audiensi dari Marketing Director Aerocity Kertajati, Bagian dari BIJB, Rizkita Tjahyono Widodo di ruang kerja Sekda, Jumat (24/09/2021) menyatakan kesiapannya bersinergis dalam mewujudkan proyek-proyek terintegrasi ini. Sekda optimis hal ini akan mendongkrak perekonomian Kabupaten Kuningan.
Pembangunan lingkar Timur Kuningan pun yang sempat terbengkalai, kini sudah hampir rampung. Apalagi hal ini sangat terhubung dengan optimalisasi bendungan yang Agustus lalu diresmikan langsung Presiden Jokowi. Juga terhubung dengan proyek geotermal yang sudah deal disetujui oleh pemerintah daerah. Tak ketinggalan terhubung dengan penataan sektor-sektor pariwisata yang sudah lama ditarget pemerintah nasional.
Dalam kesempatan audiensi Marketing Director Aerocity Kertajati, Bagian dari BIJB, Rizkita Tjahyono Widodo dengan Sekda Kuningan, menyampaikan permohonan kerjasamanya pada fase awal pengembangan Grand Kertajati Aerocity dengan luas lahan sebesar 300 Ha yang merupakan bagian dari PT Bandara Udara Internasional Jawa Barat (BIJB). Karena menurutnya, hal itu berpeluang besar untuk meningkatkan perekonomian. Kuningan mempunyai kekhasan, salah satunya sebagai kabupaten kawasan wisata yang sudah terbentuk, berbeda dengan wilyah lainnya. Kuningan memiliki wisata yang luar biasa, baik wisata air, pegunungan, keindahan alam, dan masih banyak lagi wisata yang ditawarkan. (Kuningan.go.id, 24/9/2021).
Adanya proyek-proyek pembangunan dengan tujuan pemulihan dan kebangkitan ekonomi adalah ciri khas yang menonjol dalam sistem ekonomi kapitalis yang sudah lama dijalankan di negeri ini. Hal ini dijadikan indikator baik dan majunya perekonomian suatu negara. Terlihat ekonomi betul-betul berputar.
Dalam sistem ekonomi kapitalis, istilah investasi dipandang sebagai darah yang harus terus mengalir. Darah layaknya di dalam tubuh manusia, harus terus mengalir jika ingin tubuh sehat. Adanya sumbatan, akan timbul masalah. Demikianlah, investasi dalam pandangan ekonomi kapitalis. Sehingga tak aneh jika di balik rencana besar proyek Rebana Metropolitan, begitu kencang upaya menarik para investor. Dari mulai penawaran proyek-proyek yang sangat meyakinkan di hadapan para investor, hingga peninjauan dan perencanaan proyek yang hanya berorientasi membangun kenyamanan para investor untuk menanamkan investasinya. Jadi wacana percepatan pembangunan, pembangunan terintegrasi, terwujudnya konektivitasi, hingga pemerataan ekonomi, sejatinya adalah untuk kepentingan para investor.
Yang paling jelas dari maping pembangunan Rebana Metropolitan adalah pemetaan sebagian besar kawasan di Rebana Metropolitan menjadi Kawasan Peruntukkan Industri (KPI). Tak terkecuali Kabupaten Kuningan pun berubah menjadi KPI, yang awalnya hanya diarahkan sebagai penyangga saja. Kawasan Peruntukkan Industri, sejatinya kawasan peruntukkan para investor.
Fenomena banyaknya masuk investor ke negeri ini diungkapkan oleh Salamudin Daeng, Peneliti Indonesia for Global Justice, bahwa kita bernegara, kita berkonstitusi hanya menyediakan suatu ruang, bahkan dalam bentuk yang paling asli, kita menyediakan tanah, gedung, jalan, infrastruktur, dan segala macamnya yang ada di negeri ini, semata-mata untuk memfasilitasi bangsa lain untuk mengeruk kekayaan negara kita.
Dari semua ini, bisa kita simpulkan pemerataan ekonomi sejatinya adalah pemerataan para investor menanamkan investasinya. Ekonomi berputar sejatinya memutar pundi-pundi uang para investor saja.
Lantas dimanakah kesejahteraan rakyat?
Betul proyek ini akan menyerap tenaga kerja yang banyak sebagaimana yang terus diwacanakan pemerintah. Hanya saja rakyat khususnya di kawasan Rebana Metropolitan hanya akan menjadi buruh dengan upah yang sangat memilukan. Belum lagi meski terbangunnya banyak infrastruktur terutama jalur-jalur perhubungan, rakyat tidak akan mampu membayar jasa tarifnya. Dan rakyat akan tetaplah terpinggirkan selamanya.
Itulah wajah ekonomi kapitalis. Banyaknya proyek ekonomi tidak berkorelasi dengan terwujudnya kesejahteraan rakyat. Hal ini sangat berbeda dengan sistem ekonomi Islam. Orientasi ekonomi Islam adalah kesejahteraan rakyat terwujud secara merata. Rakyat dalam pandangan Islam adalah gembala yang harus diurusi. Seluruh haknya baik hak individu maupun jama’ah, wajib dipenuhi. Seluruh pembangunan infrastruktur, diorientasikan hanya pada jaminan pemenuhan seluruh hak rakyat, bukan dikhususkan untuk keuntungan para investor. Pembangunannya hanya dilakukan berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan kebutuhan investor. Jalur-jalur infrastuktur terkoneksi mulai dari bandara, pelabuhan, stasiun kereta, serta jalan-jalan darat hanya diperuntukkan untuk memberikan kemudahan rakyat dalam mengakses seluruh kebutuhannya. Semua itu karena dipandang sebagai fasilitas umum, dimana rakyat bersama-sama memiliki hak memanfaatkannya tanpa kompensasi apapun. Haram hukumnya dimiliki oleh swasta. Demikian juga pembangunan infrastruktur lainnya, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, kantor-kantor pelayanan umum, dan masjid. Ini pula yang akan diprioritaskan pembangunannya karena terkait kepentingan rakyat banyak dan sangat dibutuhkan rakyat.
Adapun pembangunan industri-industri, ditujukan, pertama, jika industri milik negara baik industri yang memproduksi komoditas strategis negara, maupun mengeksplorasi berbagai kekayaan alam milik umum, kepemilikannya mutlak milik negara. Pembangunan berbagai infrastruktur yang mendukungnya akan sangat memperhatikan amdal.
Kedua, industri-industri milik pribadi atau swasta yang dibolehkan akan diatur berbagai halnya oleh negara. Tentu dengan birokrasi yang memudahkan.
Walhasil, dengan itu semua, kesejahteraan merata untuk rakyat akan terwujud. Kesejahteraan rakyat bukan hanya sekedar wacana.
Wallahu’alam bishshawab.
Penulis : Fathimah Salma
(Pegiat Literasi)
