KUNINGAN (Mass)- Sebanyak 70 orang perwakilan dari SKPD, Selasa (18/4/2017) mengikuti bimbingan teknis Perencanaan Penanganan Responsif Gender (PPRG). Acara ini digelar di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos, PP dan PA) Kabupaten Kuningan di Aula Wisma Permata.
Kepala Dinsos PP dan PA Kuningan H Uus Rusnandar melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Hj Iin Hartini mengatakan, tujuan dari bimtek yaitu dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender.
“Strategi itu mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, dan pemantauan. Kemudian evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah,” tandas Iin.
Dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender lanjut dia, perlu adanya upaya percepatan implementasi pengarusutamaan gender. Selain itu juga meningkatkan kinerja tim fungsional focal point pada seluruh satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan.
Pihaknya berharap, perubahan pola pikir dalam sistem perencanaan program dan kegiatan SOPD agar lebih responsif gender. Kemudian, keterbukaan dalam memberikan informasi dan data tentang masalah ketimpangan gender dan potensi sumber pemecahannya.
Dikatakan, potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki SDM untuk mengantisipasi dan memecahkan ketimpangan gender. Lalu, komitmen terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender dan terkumpulnya dokumen perencanaan serta penganggaran responsif gender.
Sementara Bupati Kuningan H Acep Purnama yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Ir H. Dodi Nurochmatuddin menerangkan, pemerintah daerah telah berkomitmen melaksanakan percepatan pengarusutamaan gender. Sebagaimana amanat instruksi presiden No 9 tahun 2000 bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
Bidang pemberdayaan perempuan yang berada di Dinsos PP dan PA terus berupaya nyata dalam percepatan penganekaragaman gender. Hal ini guna meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan.
“ Masalah ini menjadi persoalan penting dalam mendorong misi pembangunan Kabupaten Kuningan yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing, dan pengarusutamaan gender dalam kehidupan berbudaya dan harmonis,” jelas mantan Kadis Koperasi dan UKM.
Pemkab Kuningan berharap perencanaan dan penganggaran responsif gender mampu terintegrasi dalam sistem perencanaan daerah, mampu mendongrak indikator pembangunan gender. Kemduian, mampu mendongrak nilai pada evaluasi pembangunan pemberdayaan dan perlindungan anak dari presiden RI pada tahun mendatang.(agus)
