KUNINGAN (MASS)- Terkait rencana pemerintah untuk perpanjangan penyaluran bantuan sosial yang telah disalurkan termasuk di dalamnya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun 2021 mendapatkan tanggapan dari para kades.
Salah satu kades yang bersuara adalah Kepala Desa Kertayasa Kecamatan Kuningan Arief Amarudin. Ia berpendapat rencana itudirasa kurang relevan.
Pendapat itu H terungkap dalam acara diskusi kunjungan monitoring team Kementrian Keuangan pusat terkait penggunaan BLT Dana Desa di Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan, Selasa (17/11/20).
“Pemerintah sedang mengevaluasi penyaluran bantuan sosial yang telah disalurkan dalam rangka Jaring Pengaman Sosial (JPS), maka terkait BLT DD perlu dinilai kembali urgensinya,” kata Arief.
Menurut kades yang pernah menjadi wartawan itu, evaluasi ini dilakukan di tengah pandemi Covid-19, maka dengan memasuki pase Aktifitas Kebiasaan Baru (AKB) penting bagi desa untuk merealisasikan program pemberdayaan masyarakat juga menjadikan desa sebagai kekuatan ekonomi.
“Saat ini program yang bersifat produktif tentu lebih relevan, bukan konsumtif. Arahnya kepada pengembangan ekonomi kerakyatan,” katanya.
Sementara itu, hasil kunjungan monitoring team Kementrian Keuangan ke desa Kertayasa terkait meminta keterangan penggunaan Dana Desa dan penyaluran BLT DD yang sedang berjalan, termasuk persentase dan mekanisme penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Selain itu, terkait nominal BLT DD juga mekanisme penyaluran serta konfirmasi langsung kepada perwakilan masyarakat sebagai perwakilan KPM. Selebihnya lebih kepada tanya jawab dan menerima masukan-masukan dari Desa.
Hadir dalam acara tersebut, team Kemenkeu RI, Camat Sindangagung, perwakilan DPMD Kabupaten Kuningan, pendamping desa, perangkat desa dan perwakilan masyarakat.(agus)
