KUNINGAN (Mass)- Anggota DPR RI Dapil X Jawa Barat H Amin Santono menggelar workshop dan juga sosialisasi pembangunan daerah dengan menghadirkan PT Sarana Multi Infrasturktur (Persero).
Kegiatan yang digelar Kamis (30/3/2017) di Grage Sangkan Hotel Spa sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerintah daerah untuk percepatan infastruktur di daerah. Lebih dari 50 orang hadir dalam kegiatan yang sangat penting ini.
Selain Amin, juga hadir Direktur Pembiayaan dan Investasi PT Sarana Multi Infrastruktur Edwin Syahruzad. Lalu, Staf Ahli Bupati Kuningan Ir Dodi Nurohmatudin, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hj Yoyoh Rukiyah.
Staf Ahli Bupati Kuningan Dodi Nurohmatudin menyebutkan, di Kuningan pembangunan infrsturktur terus ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya. Bahkan beberapa kegiatan sedang menjadi fokus untuk terus diprioritaskan seperti seperti pembangunan Jalan Lingkar Timur Sampora–Kertawangunan untuk mengurai kemacetan.
Kemudian juga pembangunan sarana prasarana pemerintahan seperti gedung pemerintahan, rumah sakit maupun pelayanan publik lainnya, lalu pembangunan dan penataan perkotaan, taman – taman kota, maupun jalan – jalan menuju objek wisata yang strategis serta infrstruktur pendukung lainnya.
“Permaslahan di bidang infrastruktur salah satunya adalah keterbatasan sumber dana yang ada, sehingga kendala ini menjadi perhatian pemerintah untuk mencari solusi,” jelasnya.
Dengan adanya kegiatan workshop diharapkan dapat menghasilkan alternative solusi terhadap permasalahan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur di kuningan.
Sementara itu, Direktur Pembiayaan dan Investasi PT Sarana Multi Infrastruktur Edwin Syahruzad menerangkan, kegiatan sosialiasi untuk memberikan alternative bagi pemerintah daerah dalam pembiyaan khususnya untuk percepatan infrastruktur di daerah.
“Kami bisa memberikan solusi percepatan pembangunan, sebab jika pembangunan mengandalkan APBD maupun APBD Provinsi dan Pusat tentunya pembangunan berjalan multiyears karena keterbatasan anggaran,” ujar Edwin.
Dengan adanya pinjaman dana segar untuk daerah dari PT SMI, tentunya bisa melakukan percepatan pembangunan infrastruktur. Selain itu pinjaman yang dilakukan daerah tentunya ada acuan yaitu Kebijakan Kemenkeu dan Kebijakan Kemendagri sehingga daerah yang hendak meminjam tidak sampai devisit.
“Untuk bunga pinjaman kita maksimal satu tahun mencapai 8 persen dari pinjaman, dan pembayaran dicicil tiap tiga bulan sekali,” ucapnnya. (agus)
