KUNINGAN (MASS) – Kabar gembira bagi masyarakat yang hendak menggelar hajatan. Ketua DPRD Nuzul Rachdy dan Bupati H Acep Purnama telah membolehkan resepsi pernikahan ataupun khitanan.
“Hajatan itu sebuah tuntutan. Banyak warga yang melakukan penundaan hajat. Jadi sebaiknya dibuka pelan-pelan sesuai SOP yang diatur. Misal posisi tempat duduk resepsi diatur jarak. Panggungnya juga disesuaikan, termasuk kapasitas tempat resepsi disesuaikan,” kata Nuzul Rachdy, Senin (29/6/2020).
Untuk kepastiannya, sekretaris DPC PDIP Kuningan ini meminta agar bupati segera mengeluarkan Perbup yang mengatur SOP Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Bukan hanya menyangkut hajatan, melainkan pula berbagai hal lain yang dibutuhkan masyarakat.
“Saya mendesak agar pemda segera mengeluarkan perbup. Kegiatan apa saja yang boleh dilakukan, dan kegiatan apa yang saja yang perlu mendapat pengawasan dan pengendalian,” pintanya.
Terpisah, Bupati Kuningan H Acep Purnama menegaskan, pihaknya malam ini akan menggelar rapat Gugus Tugas guna merumuskan kebijakan setelah dicabutnya PSBB. Rencananya, PSBB akan beralih ke PSBM (Pembatasan Sosial Berskala Medium), kemudian dilanjutkan menuju new normal.
“Sekarang alhamdulillah sudah 0 PDP, 0 ODP dan tidak ada OTG. Sehingga bisa diambil kebijakan yang memperlonggar aktivitas masyarakat. Tapi kalau protocol kesehatannya belum,” kata ketua DPC PDIP Kuningan tersebut.
Untuk hajatan, ia membolehkan. Namun setelah rapat Gugus Tugas, pihaknya akan menerbitkan SE (Surat Edaran) menyangkut hal itu. Seperti kaitan dengan pembatasan jumlah undangan dan tidak ada hiburan malam.
“Undangannya 300 an. Kalau tempatnya besar bisa 500 undangan yang dapat dibagi 3 gelombang,” terangnya.
Kemudian dalam hajatan tersebut tidak ada hiburan malam. Acaranya hanya siang hari saja. Kalaupun ada organ tunggal atau band di siang hari, dia meminta untuk tidak melantunkan lagu yang dapat memicu orang untuk heroic berjoged.
“Karena sekarang masih nuansa keprihatinan, meskipun memang Kuningan sudah zona hijau,” tukasnya. (deden)
