KUNINGAN(MASS) – Meski sudah ada pengakuan dari Korwil PKH Jabar 1 Atoillah Karim terkiat adanya jasa bayar atau potongan setiap KPM yang mencairkan bantuan.
Namun, terkesan sikap BNI Cabang Kuningan ingin cuci tangan dalam masalah ini. Ini terbukti dengan pernyataan pemungutan itu bukan ranah BNI.
Padahal semua pihak sudah mengetahui agen itu ditunjuk oleh BNI, sehingga tentu ketika ada yang melanggar pihak perbankan bisa melakukan tindakan tegas.
“Terkait pemungutan dari Agen46 bukan ranah BNI, tapi antara agen dan penerima PKH,” ujar Pemimpin Bidang Bisnis BNI 46 Cabang Kuningan Ahmad Irvan Ardiansyah yang didampingi Penyelia Pemasaran Didit Delina, Selasa siang (23/6/2020).
Lebih lanjut Didit mengatakan, kalau ada penyimpangan yang diperjanjikan, BNI pasti bertindak hanya saja harus didasari bukti dan pelaporan.
“Harus ada laporan dari KPM. Selama ini belum ada pelaporan sehingga tidak ada pemutusan kerjasama dengan agen,” tandasnya lagi.
Ia menerangkan, selama ini koordinator agen rutin mengedukasi karena agen ini memiliki paguyuban juga dan punya grup tersendiri yang terhubung dengan pimpinan BNI.
Mengenai jumlah agen ditunjuk atau kerjasama dalam program PKH total ada 1672. Sedangkan jenis agennya ada agen bansos dan reguler. Tapi tidak semua agen aktif.
“Kalau mau wawancara lagi saya bisa antar ke unsur pimpinan,” ujar Didit.
Sementara pihak korwil menyebutkan ada kasus jasa bayar merupakan hasil sidak tanggal 18 Juni dengan kisaran potongan Rp6.000- Rp10 ribu. Masalah ini akan disampaikan ke BNI.
“BNI juga jang lupa mengatakan kepada agennya yakni zero terhadap KPM-nya, karena sesuai edaran BI tidak ada biaya dalam pencairan bansos,” ujar Korwil PKH Jabar 1 Atoillah Karim.
Sementara beberapa penerima yang mengaku mengalami hal itu tidak berani melaporkan karena “takut”. Sehingga sampai kapan pun tidak akan ada yang melaporkan masalah ini.
Terkait masalah potongan yang dilakukan agen pun disikapi oleh salah seorang kepala desa. Menurut mereka kasus potongan sudah terjadi lama.
“Potongan itu sudah lama. Saya pernah mau diambil sama agen desa tidak didengar oleh pihak BNInya karena ada warga yang tiap bulan saldonya kosong,” ujar salah seorang kades.(agus)
