KUNINGAN (MASS) – Aparat yang selama ini bertugas di lapangan, seperti anggota Satpol PP dan Damkar, diminta agar diperiksa rapid test. Mereka layak mendapatkan perlindungan supaya terhindar dari serangan ganas Virus Corona.
“Disaat pemerintah meminta seluruh masyarakat di rumah, sebagian besar tenaga teknis masih tetap bekerja.Tenaga teknis yang dimaksud adalah anggota Satpol PP dan Damkar yang bertugas di lapangan,” ucap Politisi Golkar, Saw Tresna Septiani, Selasa (16/6/2020).
Seringkali, kata Tresna, disaat kesusahan seperti ini pemerintah mengandalkan mereka yang bertugas di lapangan. Begitu juga disaat wabah, selain tenaga medis, petugas lapangan Satpol PP dan Damkar pun berada di garis depan.
“Teman-teman Satpol PP dan Damkar baik yang berstatus PNS maupun THL tanpa rasa takut tetap menjalankan tugasnya. Mereka yang THL melupakan statusnya yang tidak jelas karena peluang jadi PNS maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) sepertinya tertutup,” tandasnya.
Dengan adanya Wabah Covid-19, lanjut legislator perempuan ini, tugas Satpol PP dan Damkar bertambah. Selain berjaga di pos-pos jaga perbatasan dan jalur PSBB, bersama dengan TNI, POLRI, dan Dishub, mereka juga harus melakukan patroli memeriksa tempat-tempat keramaian memastikan apakah ada perkumpulan massa atau tidak.
Sedangkan Damkar, sambungnya, melakukan penyemprotan cairan disinfektan. Ini demi mendukung program pemerintah dalam menangani Wabah Covid- 19 agar masyarakat bekerja, belajar, dan ibadah di rumah.
“Tugas mereka berat jadi tidak berlebihan kalau saya meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraannya. Perhatikanlah mereka. Saya mendapat keluhan bahwa sejak mulai pelaksanaan Karantina Wilayah Parsial (KWP) sampai dengan pelaksanaan PSBB diberlakukan mereka kurang diperhatikan,” ungkapnya.
Perhatian yang dimaksud, semisal belum pernah dikasih vitamin, serta hand sanitizer pun tidak disediakan. Padahal mereka bertugas full mulai pukul 16.00 sampai 06.00 WIB. Imun tubuh mereka harus dijaga, apalagi mereka yang bertugas di perbatasan yang melakukan chek point.
“Jadi, saya meminta sebaiknya mereka juga diperiksa rapid test, lakukanlah secara bertahap,” tegas wanita berbasic pengusaha yang aktif di banyak organisasi itu.
Pemenuhan kesejahteraan bagi personil Satpol PP dan Damkar pun, menurut Tresna, harus terus diupayakan. Karena pamong praja merupakan wajah dari pemerintah daerah, serta memiliki tugas pokok dan fungsi lapangan yang cukup berat. Dia meminta agar semua personilnya harus memiliki kesejahteraan yang bagus. Tujuannya untuk mendukung kerja lapangan yang penuh tantangan.
Ia menilai wajar jika pemerintah punya perhatian khusus, termasuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik. Terlebih kepada mereka yang masih berstatus THL dengan jumlah 141 personil.
“Kasihan mereka harus bertugas dengan resiko berat tanpa jaminan kesehatan, sementara kesejahteraan pun minim. Waktu luang selepas kerja yang biasanya digunakan mencari sampingan jadi tersita,” ujar Tresna.
Disayangkan pula olehnya, mereka disinyalir tidak terdata sebagai penerima bantuan karena terkendala seragam yang mereka pakai. Ia menilai sangat ironis, ketika mereka mengamankan masyarakat tapi keluarganya sendiri tidak aman. (deden)
