KUNINGAN (MASS)- Setiap tahu target pajak terus naik. Hal ini membuat Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kuningan terus melakukan berbagai acara agar potensi pajak bisa tergali.
Tahun ini target pajak yang dihimpun oleh Bappenda adalah Rp80 miliar lebih. Salah satu target pajak yang mengalami kenaikan adalah dari sektor pajak restoran yang mencapai lebih dari Rp8 miliar.
“Pajak retsoran naik maka untuk mencapai target tersebut pada tahun ini kami melakukan pemasangan mesin cash register di tiap rumah makan atau restoran. Total ada delapan tempat yang kami pasang,” ujar Menurut Kepala Bappenda Dr A Taufik Rohman MSi MPd kepada kuninganmass.com.
Mantan Kadisdikpora itu menyebutkan, untuk memasang mesin di delapan titik itu, pihaknya harus mengeluarkan dana sekitar Rp240 juta atau Rp30 juta untuk tiap mesin. Meski harus mengeluarkan kocek, tapi demi kebaikan tidak menjadi masalah.
Dengan adanya mesin cash register dipasang maka semua transaksi di rumah makan dan restoran akan terpantau. Ke delapan tempat itu diantaranya Rumah Makan Lanai, RM Alinda, RM Laksana, RM Bubulak, RM Ulah Lali dan RM Batok.
Diterangkan, sebelum dipasang maka para kasir di delapan titik itu mengukuti pelatihan. Hal ini agar mereka paham cara pengoperasiannya.
“Kita didik selama dua minggu. Kertas pun kita kasih. Pihak rumah makan dan restoran tinggal memasukan jumlah transaksi,” jelas pria yang dipanggil opik itu.
Sebenarnya lanjut dia, kalau mengacu kepada aturan bupati, maka setiap rumah makan dan restoran yang beromset Rp2 juta/bulan harus kena pajak 10 persen. Ternyata aturan ini belum bisa diterapkan karena belum siapnya dari penjual.
Kalau pun ditagih mereka hanya mampu membayar Rp75 ribu/bulan. Sebenarnya kalau diambil cukup besar dengan jumlah pedagang yang sangat banyak. Namun, yang menjadi permasalahan ketika diambil maka ketika Bappenda diaduit oleh BPK pasti akan disalahkan.
“Mungkin yang itu kita bisa dilupakan sejenak karena, kedepannya ingin semua restoran dan rumah makan menggunakan cash resgister. Tidak menjadi masalah harus mengeluarkan dana, tapi yang terpenting ada pemasukan ke kas daerah melalui pajak,” pungkasnya. (agus)
