KUNINGAN (MASS) – Sebelum sistem digulirkan, diharapkan pemerintah mempersiapkan dulu sarana prasarananya. Seperti pelaksanaan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) yang baru saja dilalui, di Kuningan baru 3 SMP yang sudah lengkap fasilitas komputer.
“Yang saya bahas hanya SMP, karena merupakan pendidikan dasar. Di Kuningan kan peserta UNBKnya seharusnya 105 SMP. Tapi yang melaksanakan hanya 62 SMP. Dari 62 itu, hanya 3 sekolah yang mandiri, sedangkan 59 sekolah nebeng ke SMA dan SMK,” ujar Tokoh Pendidikan, H Muljana MPd, Rabu (2/5/2018) bertepatan dengan momentum Hardiknas.
SMP yang tidak melaksanakan UNBK, lanjut Muljana, sebanyak 43 sekolah. Akibat keterbatasan sarana, puluhan sekolah tersebut melaksanakan UNKP (Ujian Nasional Kertas Pensil). Beberapa diantaranya sekolah dengan jumlah murid lebih dari 300 orang yaitu SMPN 1 Lebakwangi dan SMPN 1 Cidahu.
“Jadi saran saya sebelum digulirkan UNBK pemerintah menyiapkan dulu perangkatnya tiap sekolah. Jangan sampai sistem dilaksanakan tapi sekolahnya belum punya perangkat. Untuk 300 murid saja, dibutuhkan 150 perangkat computer,” ucap pria yang kebetulan komite sekolah SMPN 1 Lebakwangi itu.
Kenapa pemerintah yang harus menyiapkan, Muljana menjelaskan, karena secara aturan di SMP tidak dibolehkan pungutan kepada siswa. Berbeda dengan SMA ataupun SMK. Di SMP, kata dia, sudah ada dana BOS. Tapi masalahnya, dana BOS tidak bisa digunakan untuk pengadaan computer secara besar-besaran. Dalam setahun, paling hanya 2 perangkat computer saja.
“Ini harus jadi bahan pemikiran pemda, pemprov dan juga pempus. Tahun depan seharusnya semua SMP sudah lengkap sarana prasarana, kalau memang sistemnya mau berjalan baik dan diterima masyarakat,” harap mantan kabid di Dinas Pendidikan Kuningan tersebut.
Dia tahu betul, pendidikan adalah tanggungjawab pemerintah, orang tua dan masyarakat. Namun untuk pendidikan dasar seperti SMP, sudah ada dana BOS dengan regulasi tersendiri. Untuk itu, Muljana berharap, dalam setiap menggulirkan program pendidikan, pemerintah harus menyiapkan dulu sarana prasarana yang berkaitan dengan proses kegiatan belajar mengajar.
“Masalah ini pun patut dijadikan bahan pemikiran para calon-calon yang mau manggung. Baik itu calon bupati, calon gubernur maupun calon presiden. Jangan cuma cuap-cuap saja ingin generasi penerus berdaya saing tapi tak tahu kebutuhan pendidikan,” pungkasnya. (deden)
