KUNINGAN (MASS)- Sejak dilantik menjadi bupati, penghargaan kepada Acep Purnama MH terus mengalir. Yang terbaru adalah penghargaan dari Presiden RI Jokowi.
Acep merupkan salah satu bupati di Indonesai yang peduli terhadap HAM (Hak Asasi Manusia), untuk itu presiden mengganjarnya dengan penghargaan.
Acep menerima piala, plakat plus piagam dari Jokowi. Penghargana diberikan pada pada acara Peringatan ke-69 Hari Hak Asasi Se-Dunia. di Hotel Surakarta Solo, Minggu (10/12/2017).
Terdapat 351 dari 515 Kabupaten/Kota yang telah berpartisipasi dan menyampaikan data capaian terkait dengan pemenuhan HAM di wilayahnya masing-masing.
Dari jumlah tersebut 232 Kabupaten/Kota di antaranya masuk kategori peduli HAM dan 84 Kabupaten/Kota cukup peduli HAM. Kuningan masuk ke kategori peduli HAM.
Bebeberapa pejabat Setda Kabupaten Kuningan turut mendampingi Bupati Acep Purnama pada acara itu. Diantaranya Kabag Humas Setda Kuningan Wahyu Hidayah MSi yang diwakili Kasubag Publikasi dan Dokumentasi Acep Tisna, Kabag Umum Guruh Imawan dan Kabag Hukum Budi Alimudin.
“Saya peresembahan penghargaan ini untuk warga Kuningan. Terimakasih kepada semua pihak atas kepedulian terhadap HAM Sehingga Kuningan mendpatkan penghargaan,” ucap Acep usai acara.
Sementara itu, dalam siaran persnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, pemerintah terus berkomitmen dalam upaya pemajuan dan pemenuhan HAM yang telah diamanatkan dalam konstitusi dan instrumen HAM Internasional.
Menkumham menuturkan, hal itu dapat dilihat berdasarkan hasil dialog Universal Periodic Review (UPR) oleh Dewan HAM PBB. Acara sudah berlangsung pada awal Mei 2017 bersama Menteri Luar Negeri memimpin Delegasi Indonesia ketika membahas perkembangan implementasi HAM dalam 4 tahun terakhir.
“Dalam pembahasan UPR tersebut, banyak negara anggota PBB menyampaikan tanggapan dan apresiasi yang baik terkait dengan pemajuan HAM di Indonesia, khususnya terkait dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia,” ujarnya.
Adapun pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sudah memasuki generasi ke-4. Pemerintah sekaligus menunjukkan komitmen dalam up- aya pemajuan dan pemenuhan HAM bagi masyarakat Indonesia.
Sekadar informasi, RANHAM adalah panduan nasional dalam upaya pemajuan dan peduli HAM bagi masyarakat Indonesia. Adapun berdasarkan catatan pada 2017 ini, Aksi HAM di daerah hingga saat ini telah mencapai 52.26%. Dan diharapkan di akhir tahun ini, Pemerintah Daerah dapat mempercepat pelaksanaan Aksi HAM Daerah hingga mencapai 100%.
Terpisah, Presiden Joko Widodo juga mengatakan pelaksanaan HAM telah teragendakan dengan jelas dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015.
Agenda pelaksanaan RANHAM ini perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Dengan partisipasi dan dukungan seluruh lapisan masyarakat, penghormatan, pelin- dungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. (agus)
