Seluruh Anggota Dewan Dilaporkan ke Kejaksaan, Nuzul: Kita Ikuti Proses

KUNINGAN (MASS) – Baru-baru ini, warga Kabupaten Kuningan dibuat cukup heboh karena pelaporan sejumlah tokoh masyarakat dan dari Ormas/LSM kepada Kejaksaan Negeri Kuningan. Pasalnya, yang dilaporkan tidak sedikit, mencangkup Bupati, Sekda, TAPD, Bag Hukum Setda, pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara, hingga Ketua dan seluruh anggota DPRD Kuningan.

Secara sederhana, pelaporan dilakukan tokoh masyarakat dan ormas, akibat pencairan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi 50 anggota DPRD Kabupaten Kuningan pada tahun belakangan, yang prosesnya dianggap cacat hukum. Meski tunjangan merupakan hak legislative, pencairannya dianggap menyimpang.

Alasannya, seperti tertuang dalam pelaporan sebelumnya, tunjangan yang diterima anggota DPRD Kuningan cair tanpa dasar hukum Perbup, hanya berupa SK yang ditandatangani Bupati. Selain soal cara pencairan yang keliru, penetapan besaran tunjangan juga dianggap cacat hukum administrasi.

Menanggapi pelaporan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy SE, nampak tenang kala ditanya soal pelaporan tersebut. “Oh itu hak warga negara (kalo soal melaporkan). (Emang tidak khawatir pak, tersandung hukum?) kita ikuti aja, proses (hukum),” jawabnya singkat, Jumat (20/11/2026) siang.

Seperti diketahui, pelaporan sendiri  secara resmi dilayangkan oleh Nana Rusdiana dari BARAK, Iing Solihin dari GAMAS, Adi Supriadi dari LSM PENJARA, Ujang Hermawan dari LMP, Usep Kastaman, H Abidin dan Dadang Abdullah.

Ketujuh tokoh itu melaporkan para pejabat daerah Kabupaten Kuningan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi ke Kejari Kuningan, dikuasakan kepada Advokat Abdul Latif Usman SH.

Berikut poin pelaporannya:

  1. Dugaan adanya cacat hukum administrasi dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor: 900 / KPTS.413-SETWAN / 2025 tentang penetapan besaran tunjangan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan.
  2. Dugaan pengumpulan besaran hadiah keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan, secara langsung melalui Surat Keputusan Bupati, tanpa didahului atau didasrkan pada Perbub (Peraturan Bupati) sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 28 PP No: 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP No 1 Tahun 2023 dan Perda Kabupaten Kuningan Nomor: 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan.
  3. Dugaan ketidaksesuaian dasar hukum penerbitan SK Bupati Kuningan Nomor: 900/KPTS.413-SETWAN / 2025, termasuk penggunaan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 yang menurut hasil penelusuran Pemberi Kuasa telah dicabut atau tidak lagi berlaku.
  4. Dugaan adanya pembayaran tunjangan keuangan DPRD Kabupaten Kuningan selama periode 2019 sampai dengan tahun 2025 yang perlu diperiksa legalitas dasar penetapan, mekanisme penganggaran, besaran pembayaran, serta pertanggung jawaban keuangan.
  5. Dugaan adanya potensi kerugian keuangan negara/daerah akibat pembayaran tunjangan yang diduga tidak memiliki landasan hukum yang sah atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.

(eki)