KUNINGAN (MASS) – Ketika BBM semakin sulit dijangkau, kendaraan listrik dipromosikan sebagai solusi, dan kebutuhan listrik terus meningkat, publik perlu bertanya: siapa yang sebenarnya menentukan arah masa depan energi kita?
Saya ingin mengajak pembaca untuk mulai membicarakan cara negara mengelola energi hari ini. Bukan semata-mata soal kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), kenaikan harga energi, atau promosi kendaraan listrik. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana seluruh perubahan itu membentuk cara masyarakat mengonsumsi energi, menentukan pilihan hidup, dan pada akhirnya menerima kebijakan yang dibuat atas nama transisi energi.
Kita sedang berada dalam masa ketika energi menjadi kebutuhan yang semakin sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kendaraan membutuhkan bahan bakar, rumah tangga membutuhkan listrik, industri membutuhkan pasokan energi yang stabil, dan ekonomi digital membutuhkan pusat data yang terus beroperasi. Ketika salah satu bagian dari sistem ini terganggu, dampaknya dapat menjalar ke berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Namun, di tengah situasi tersebut, ada pertanyaan yang layak diajukan: apakah kita hanya sedang menghadapi persoalan pasokan energi, atau ada persoalan yang lebih besar mengenai arah kebijakan dan kepentingan ekonomi di balik transisi energi?
Pertanyaan ini bukan tuduhan. Ini adalah pintu masuk untuk menguji kebijakan publik secara lebih kritis.
Dari Ketergantungan BBM Menuju Ketergantungan Listrik
Selama bertahun-tahun, kehidupan masyarakat dibangun di atas ketergantungan terhadap BBM. Mobilitas warga, distribusi barang, aktivitas ekonomi, hingga operasional berbagai sektor bergantung pada ketersediaan bensin dan solar.
Kini, kendaraan listrik semakin diperkenalkan sebagai alternatif. Motor listrik dipromosikan, berbagai insentif ditawarkan, dan elektrifikasi transportasi menjadi salah satu agenda penting dalam transisi energi.
Tentu, kendaraan listrik memiliki potensi manfaat, mulai dari mengurangi emisi knalpot hingga meningkatkan efisiensi penggunaan energi dalam kondisi tertentu. Namun, peralihan ini juga membawa konsekuensi yang tidak boleh diabaikan: kebutuhan energi tidak menghilang, melainkan sebagian berpindah dari bahan bakar minyak menuju listrik.
Dari SPBU menuju stasiun pengisian daya. Dari tangki bensin menuju baterai. Dari ketergantungan pada distribusi BBM menuju ketergantungan pada jaringan listrik dan sistem pembangkit.
Lalu, apakah perpindahan tersebut otomatis membuat masyarakat lebih mandiri? Belum tentu.
Kemandirian energi tidak cukup diukur dari jenis kendaraan yang digunakan. Kita juga harus melihat dari mana listrik diproduksi, siapa yang menguasai infrastrukturnya, bagaimana energi didistribusikan, berapa biaya yang harus dibayar masyarakat, dan seberapa tangguh sistem tersebut ketika terjadi gangguan.
Jika masyarakat hanya berpindah dari satu sumber ketergantungan ke sumber ketergantungan lainnya, tanpa perubahan mendasar dalam tata kelola energi, maka transisi yang berlangsung mungkin hanya mengubah bentuk ketergantungan, bukan menyelesaikannya.
Benarkah kelangkaan energi dapat mengarahkan perilaku masyarakat? Di sinilah sebuah hipotesis kritis perlu diajukan.
Bagaimana jika kondisi energi yang semakin mahal atau sulit dijangkau justru mempercepat perubahan perilaku masyarakat menuju penggunaan kendaraan listrik?
Logikanya dapat dipahami. Ketika biaya menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak meningkat, masyarakat akan mencari alternatif yang dianggap lebih murah atau lebih praktis. Pada saat yang sama, kendaraan listrik hadir dengan dukungan promosi, investasi, dan kebijakan pemerintah.
Dalam situasi demikian, tekanan ekonomi dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat mengubah pilihan transportasinya.
Tetapi, apakah ini berarti kelangkaan BBM sengaja diciptakan agar masyarakat beralih ke kendaraan listrik?
Untuk menjawabnya, kita tidak boleh melompat pada kesimpulan. Belum ada dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa kelangkaan BBM sengaja direkayasa demi mendorong elektrifikasi kendaraan. Gangguan pasokan dapat disebabkan berbagai faktor, termasuk distribusi, kebijakan impor, kapasitas produksi, kondisi pasar, dan persoalan tata kelola.
Meski demikian, hipotesis tersebut tetap dapat menjadi pertanyaan kritis yang perlu diuji melalui data dan dokumen kebijakan.
Siapa yang diuntungkan ketika masyarakat beralih ke kendaraan listrik? Bagaimana kebijakan insentif disusun? Apakah kebijakan tersebut semata-mata menjawab kebutuhan publik atau juga menciptakan pasar baru bagi industri kendaraan, baterai, mineral, dan kelistrikan?
Sebab, dalam setiap perubahan besar, selalu ada kepentingan ekonomi yang perlu diperiksa. Transisi energi bukan hanya perkara teknologi, melainkan juga perkara kekuasaan, investasi, dan distribusi keuntungan.
Kita tidak harus menuduh adanya konspirasi untuk mengawasi kepentingan bisnis. Justru pengawasan publik yang berbasis bukti merupakan cara paling masuk akal untuk memastikan bahwa perubahan besar tidak hanya menguntungkan segelintir pihak.
Ketika Kendaraan Bertambah, Kebutuhan Listrik Ikut Diperhitungkan
Bayangkan jika penggunaan kendaraan listrik meningkat secara masif. Jutaan kendaraan membutuhkan pengisian daya, sementara kebutuhan listrik dari rumah tangga, industri, pusat data, transportasi, dan fasilitas publik juga terus berkembang.
Apakah sistem kelistrikan kita mampu memenuhi seluruh kebutuhan tersebut?
Pertanyaan ini penting karena elektrifikasi transportasi tidak dapat dilepaskan dari perencanaan pembangkit, jaringan transmisi, distribusi, penyimpanan energi, dan pengelolaan beban listrik.
Namun, peningkatan jumlah kendaraan listrik tidak otomatis menyebabkan krisis listrik. Dampaknya bergantung pada jumlah kendaraan, pola pengisian daya, efisiensi teknologi, pertumbuhan permintaan dari sektor lain, serta kesiapan sistem kelistrikan.
Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar kekhawatiran, melainkan keterbukaan data mengenai proyeksi permintaan listrik dan rencana pemenuhannya.
Kita perlu mengetahui apakah pembangunan pembangkit baru benar-benar didasarkan pada kebutuhan yang terukur, apakah pengembangan energi terbarukan lainnya telah dipertimbangkan, dan apakah efisiensi energi sudah menjadi prioritas.
Jangan sampai masyarakat hanya diberi tahu bahwa kebutuhan listrik meningkat dan pembangkit baru harus dibangun, tanpa kesempatan untuk menguji asumsi, mempertimbangkan alternatif, atau menilai konsekuensi dari keputusan tersebut.
Sebab, ketika sebuah proyek energi dinyatakan sebagai kebutuhan mendesak, ruang perdebatan publik berisiko menyempit. Padahal, justru pada saat itulah pengawasan masyarakat menjadi semakin penting.
Geothermal: Solusi Energi Atau Keputusan Yang Harus Diuji?
Di tengah kebutuhan listrik, energi panas bumi atau geothermal sering diposisikan sebagai salah satu solusi karena mampu menghasilkan listrik secara relatif stabil dengan emisi operasional yang rendah dibandingkan pembangkit berbahan bakar fosil.
Secara teknis, geothermal memang memiliki peran penting dalam bauran energi sejumlah wilayah. Akan tetapi, potensi suatu sumber energi tidak otomatis menjadi alasan untuk mengembangkan setiap proyek di setiap lokasi.
Kita harus membedakan dua pertanyaan mendasar: apakah geothermal dapat menghasilkan listrik, dan apakah suatu proyek geothermal layak dibangun di lokasi tertentu?
Pertanyaan pertama berhubungan dengan kemampuan teknologi. Pertanyaan kedua menyangkut kondisi ekologis, keselamatan, tata ruang, kebutuhan energi, kelayakan ekonomi, serta hak masyarakat yang hidup di sekitar wilayah proyek.
Dalam konteks Gunung Ciremai, perdebatan tidak seharusnya berhenti pada klaim bahwa geothermal merupakan energi terbarukan. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai status dan tahapan proyek, kebutuhan pengembangan, dampak yang mungkin timbul, risiko terhadap sumber air dan ekosistem, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.
Setiap kekhawatiran harus diperiksa melalui kajian ilmiah yang terbuka. Namun, setiap klaim mengenai manfaat proyek juga harus melewati standar pembuktian yang sama.
Jangan sampai label energi bersih digunakan untuk mengakhiri perdebatan sebelum masyarakat memperoleh informasi yang memadai.
Hutan bukan sekadar ruang kosong yang menunggu investasi. Kawasan pegunungan juga memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang tidak selalu dapat dihitung hanya dengan nilai produksi listrik.
Bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber air, pertanian, hutan, dan lingkungan yang sehat, pertanyaan tentang risiko bukanlah bentuk penolakan terhadap kemajuan. Itu adalah bagian dari hak untuk menentukan masa depan ruang hidupnya.
Jangan Sampai Transisi Energi Menjadi Transisi Bisnis
Persoalan utama bukanlah apakah masyarakat harus menolak semua kendaraan listrik atau semua pembangkit geothermal. Menempatkan perdebatan hanya dalam pilihan menerima atau menolak teknologi justru dapat menutupi persoalan yang lebih mendasar.
Yang harus kita pertanyakan adalah siapa yang menentukan arah transisi energi, siapa yang menikmati manfaat ekonominya, dan siapa yang harus menanggung dampaknya.
Apakah masyarakat memperoleh akses energi yang semakin terjangkau? Apakah kualitas pelayanan listrik membaik? Apakah investasi energi menciptakan manfaat yang adil bagi wilayah penghasilnya? Apakah masyarakat yang terdampak memiliki ruang partisipasi yang bermakna?
Jika keuntungan ekonomi terkonsentrasi pada pelaku usaha, sementara risiko lingkungan dan sosial ditanggung masyarakat setempat, maka transisi energi menghadapi persoalan keadilan yang serius.
Begitu pula jika kebijakan kendaraan listrik hanya mendorong peningkatan konsumsi kendaraan tanpa diiringi perbaikan transportasi publik, efisiensi energi, dan pengembangan sumber listrik yang lebih bersih.
Kita tidak boleh terjebak pada anggapan bahwa setiap teknologi baru pasti membawa kemajuan bagi semua orang.
Kemajuan harus diukur dari manfaatnya bagi kehidupan masyarakat, bukan semata-mata dari jumlah kendaraan yang terjual, nilai investasi yang masuk, atau kapasitas pembangkit yang dibangun.
Energi Seharusnya Menjadi Kepentingan Publik!
Sudah saatnya perdebatan energi dibawa keluar dari ruang teknokratis yang hanya dipahami oleh pemerintah dan pelaku industri.
Publik perlu memperoleh informasi mengenai data pasokan dan permintaan energi, alasan terjadinya gangguan distribusi, arah kebijakan elektrifikasi, proyeksi kebutuhan listrik, serta dasar pertimbangan pembangunan pembangkit baru.
Pemerintah juga perlu membuka ruang untuk membandingkan berbagai alternatif, termasuk efisiensi energi, penguatan transportasi publik, pengembangan surya dan angin sesuai kondisi wilayah, penyimpanan energi, serta perbaikan jaringan listrik.
Tidak semua kebutuhan energi harus dijawab dengan menambah produksi. Sebagian dapat dijawab dengan mengurangi pemborosan, memperbaiki sistem distribusi, dan mengelola permintaan secara lebih cerdas.
Dalam kasus geothermal, keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat harus menjadi bagian penting dari proses pengambilan keputusan, bukan sekadar formalitas setelah arah proyek ditentukan.
Khusus bagi Gunung Ciremai, perlindungan lingkungan dan hak masyarakat untuk menyampaikan keberatan harus ditempatkan sebagai pertimbangan substantif. Setiap rencana harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, hukum, sosial, dan ekologis.
Kita membutuhkan transisi energi yang tidak hanya rendah karbon, tetapi juga demokratis dan berkeadilan.
Terakhir dari saya, jangan hanya menjadi konsumen dalam perubahan besar
Krisis energi, elektrifikasi kendaraan, peningkatan kebutuhan listrik, dan pengembangan pembangkit merupakan persoalan yang saling berkaitan. Namun, hubungan tersebut tidak boleh digunakan untuk membenarkan kesimpulan bahwa kelangkaan sengaja diciptakan atau bahwa geothermal pasti menjadi tujuan akhir dari sebuah skenario.
Justru karena persoalan ini menyangkut kepentingan besar, setiap dugaan harus diuji dan setiap kebijakan harus diawasi.
Kita tidak boleh hanya menjadi konsumen yang mengikuti perubahan tanpa memahami siapa yang merancangnya. Kita juga tidak boleh menolak setiap teknologi tanpa memeriksa manfaat dan risikonya secara kritis.
Yang dibutuhkan adalah masyarakat yang memiliki informasi, keberanian untuk bertanya, dan kemampuan untuk mengawasi keputusan publik.
Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan hanya apakah kita akan menggunakan bensin atau listrik. Pertanyaan terpenting adalah apakah sistem energi yang sedang dibangun benar-benar menjamin kebutuhan masyarakat, melindungi lingkungan, dan membagikan manfaat secara adil.
Sebab, energi bukan sekadar komoditas bisnis. Energi menyangkut kehidupan, kedaulatan, dan masa depan ruang hidup kita.
Dan untuk Gunung Ciremai, satu prinsip harus tetap dipegang: jangan meminta masyarakat menerima sebuah proyek atas nama masa depan energi sebelum mereka memperoleh hak untuk mengetahui, menilai, dan menyuarakan masa depan lingkungannya sendiri.
Oleh : Muhammad Hanif (Founder Swara Pemoeda)