KUNINGAN (MASS) – Belanja modal hanya Rp 118,64 miliar lebih, atau sekitar 4,4 persen dari total belanja daerah. Di tengah kebutuhan jalan, irigasi, pendidikan, kesehatan, air bersih, fasilitas publik dan infrastruktur ekonomi, ruang belanja modal ini harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Hal itulah yang ditegaskan Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat DPRD Kabupaten Kuningan.
Penegasan itu, dituangkan Fraksi gabungan PPP dan Demokrat dalam PU terhadap Rancangan APBD TA 2027 Kabupaten Kuningan. Pihaknya mengaku, tidak ingin pembangunan hanya tersebar dalam proyek-proyek kecil yang secara administratif selesai, tetapi tidak cukup memberikan perubahan terhadap kehidupan masyarakat.
“Kami meminta pemerintah menetapkan prioritas berdasarkan dampak, bukan sekadar berdasarkan daftar kegiatan. Rakyat tidak membutuhkan banyak proyek. Rakyat membutuhkan masalah yang benar-benar selesai,” tegas Fraksi PPD.
Pihaknya juga memaparkan, dalam komponen belanja barang dan jasa di RAPBD TA 2027, mencapai Rp 759,45 miliar lebih. Angka ini tentu sangat besar. Karena itu, kata Fraksi PPD, pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa belanja tersebut benar-benar diperlukan, efisien, transparan dan memberikan manfaat.
“Amanah bukan hanya berarti tidak mengambil yang bukan hak kita. Amanah juga berarti tidak membelanjakan harta publik secara berlebihan atau tanpa manfaat yang jelas. Setiap rupiah yang tidak perlu dibelanjakan sesungguhnya adalah kesempatan yang hilang untuk membantu masyarakat,” tegasnya.
Masih dalam PU Fraksi yang dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kuningan, Kamis (1/10/2026), APBD harus menjawab persoalan rakyat.
“Kita tidak boleh membahas APBD seolah-olah masyarakat hidup dalam keadaan baik-baik saja. Masih ada masyarakat yang kesulitan memperoleh pekerjaan, pelaku UMKM yang berjuang mempertahankan usahanya, petani yang menghadapi persoalan biaya produksi dan pemasaran, serta keluarga yang harus berhemat untuk memenuhi kebutuhan dasar,” tegasnya.
Karena itu, Farksi Persatuan Pembangunan Demokrat mempertanyakan : Seberapa besar APBD 2027 benar-benar diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat? Jangan sampai APBD habis untuk membiayai aktivitas pemerintahan, sementara masyarakat hanya menjadi penonton pembangunan. Pemerintah harus lebih banyak membelanjakan anggaran untuk memperkuat masyarakat agar mampu berdiri sendiri.
Masih dalam PU yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Fraksi PPD, Ali Akbar dan Reni Parlina, pihaknya juga mengapresiasi pos anggaran untuk Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 16 miliar. Pihaknya mengatakan, langkah itu patut diapresiasi sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi bencana.
“Namun, Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat menegaskan bahwa penggunaannya wajib transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan berada dalam pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan,” ucapnya.
Selain itu, masih dalam PU Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat, pihaknya juga memberikan perhatian khusus terhadap alokasi belanja hibah tahun anggaran 2027 yang direncanakan sebesar Rp 25 Milyar lebih.
“Besaran ini perlu dicermati secara serius dengan berkaca pada perubahan APBD tahun anggaran 2026, di mana belanja hibah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding anggaran murni 2026 sementara pada saat yang sama beberapa belanja yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat justru mengalami pengurangan,” tuturnya. (eki)