KUNINGAN (MASS) – Belakangan, netizen jagat maya tengah dikelitik lantaran ada yang berbeda dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pasalnya, jika selama ini pelaksanaan sidang kabinet, Presiden dan Wakil Presiden berada dalam satu kesatuan posisi kepemimpinan forum, kini berbeda.
Dimana, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pada forum resmi pemerintahan itu malah duduk sejajar bersama Menteri. Kondisi ini juga banyak dikaitkan netizen, dengan isu keretakan hubungan orang nomor 1 dan orang nomor 2 RI tersebut.
Merespon hal itu, Wakil Ketua I Laskar Gibran DPW Jawa Barat, Sangga Maulana Ilham, mengatakan bahwa penjelasan yang terbuka dan proporsional dari pihak Istana akan menjadi langkah positif untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus menghindari berkembangnya berbagai asumsi yang tidak berdasar.
Menurutnya, Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu kesatuan kepemimpinan nasional yang memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui proses demokrasi yang sah dan konstitusional. Oleh karena itu, setiap hal yang berpotensi menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat perlu dijelaskan secara bijaksana agar tidak memunculkan ruang spekulasi yang dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Pernyataan ini bukan dimaksudkan untuk membangun polemik maupun perdebatan politik. Sebaliknya, ini merupakan bentuk kepedulian terhadap pentingnya menjaga wibawa lembaga kepresidenan, memperkuat komunikasi publik, serta merawat nilai-nilai kebangsaan yang menjadi fondasi persatuan,” ujar Sangga.
Laskar Gibran meyakini bahwa keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang modern dan demokratis. Dengan adanya penjelasan resmi, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang utuh sehingga berbagai tafsir yang berkembang dapat disikapi secara objektif dan proporsional.
“Pada akhirnya, seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kehormatan institusi negara, memperkuat persatuan nasional, serta mendukung jalannya pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan kemajuan Indonesia,” pesannya di akhir. (eki)