KUNINGAN (MASS) – Rencana revitalisasi RSUD 45 Kuningan menjadi bangunan empat lantai pada dasarnya merupakan kebutuhan yang wajar. Rumah sakit daerah memang harus berkembang mengikuti tuntutan pelayanan kesehatan masyarakat. Namun persoalan yang kemudian muncul bukan semata soal pembangunan, melainkan cara pejabat publik menyampaikan proyek besar kepada masyarakat.
Di sinilah letak masalah yang sering terjadi di birokrasi daerah: terlalu cepat berbicara besar sebelum seluruh fondasi administratif benar-benar kuat. Ketika sebuah proyek masih berada pada tahap proposal, penjajakan, dan harapan pendanaan, tetapi sudah disampaikan ke publik dengan narasi optimistis dan penuh kemungkinan besar akan terwujud, maka yang dibangun bukan hanya ekspektasi masyarakat, tetapi juga potensi kekecewaan publik di kemudian hari.
Pernyataan mengenai hibah luar negeri menjadi contoh penting. Istilah tersebut bukan istilah kecil. Dalam ruang publik, “hibah luar negeri” langsung bersentuhan dengan isu sensitif seperti utang, kepentingan asing, transparansi pembiayaan, hingga pertanyaan mengenai siapa pemberi dana dan apa konsekuensinya.
Anehnya, informasi yang disampaikan justru masih sangat umum, belum utuh, dan lebih banyak menggunakan bahasa informal seperti “lagi nunggu”, “informasi dari teman”, atau “mudah-mudahan bulan Mei terwujud”. Ini problem serius dalam komunikasi pejabat publik.
Pejabat negara tidak boleh membangun persepsi publik berdasarkan harapan personal atau informasi informal. Apalagi proyek yang dibicarakan menyangkut pembangunan multiyear hingga 2030 dengan nilai anggaran yang tentu tidak kecil. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang presisi: status proposalnya apa, sudah sampai tahap mana, apakah sudah ada persetujuan resmi, siapa lembaga pemberi hibah, bagaimana skema pembiayaannya, dan apa dampaknya terhadap keuangan negara maupun daerah.
Yang lebih berbahaya, komunikasi seperti ini dapat memunculkan kesan bahwa proyek pemerintah lebih bergantung pada pendekatan personal dan jaringan politik dibanding kekuatan perencanaan institusional. Ketika pejabat menyebut komunikasi dengan “teman-teman pusat” dan dorongan anggota DPR RI, publik bisa menangkap pesan bahwa pembangunan daerah bergerak melalui kedekatan elite, bukan melalui sistem yang kuat. Dalam iklim demokrasi modern, persepsi semacam ini justru merusak kepercayaan terhadap tata kelola pemerintahan.
Selain itu, pernyataan teknis mengenai pembangunan juga terdengar belum matang. Penjelasan seperti “satu tahun satu lantai maka tiga tahun bisa empat lantai” menunjukkan lemahnya disiplin komunikasi teknokratis. Proyek rumah sakit bukan proyek sederhana. Ada aspek konstruksi, pelayanan pasien, keselamatan bangunan, manajemen rumah sakit, hingga kesiapan anggaran operasional yang semuanya membutuhkan penjelasan berbasis kajian, bukan sekadar ilustrasi spontan di media.
Persoalan terbesar dari semua ini sebenarnya bukan soal salah bicara semata, melainkan budaya birokrasi yang terlalu nyaman menjual optimisme sebelum kepastian tersedia. Padahal dalam pemerintahan modern, pejabat publik dituntut lebih disiplin mengelola narasi. Publik hari ini tidak lagi hanya menilai hasil pembangunan, tetapi juga kualitas tata kelola informasi pemerintah.
Jika pemerintah ingin membangun kepercayaan masyarakat, maka komunikasi publik harus berubah. Pejabat harus mampu membedakan mana yang masih wacana, mana yang proses administratif, dan mana yang sudah menjadi keputusan resmi. Karena ketika pejabat terlalu cepat berbicara besar, sementara realisasi belum pasti, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi pribadi, tetapi juga kredibilitas institusi pemerintah itu sendiri.
Oleh: Wawan Wage, Pemerhati Kebijakan Publik