KUNINGAN (MASS) – Sebagai pemerhati kebijakan publik, saya memandang bahwa setiap persoalan etik yang melibatkan individu dalam ruang politik harus ditempatkan secara objektif dan proporsional. Jangan sampai kasus personal kemudian digiring menjadi beban politik bagi kepala daerah maupun partai politik secara keseluruhan.
Dalam praktik demokrasi yang sehat, kita harus mampu membedakan secara tegas antara tanggung jawab personal, tanggung jawab kelembagaan, dan tanggung jawab pemerintahan. Tidak semua tindakan individu dapat secara otomatis dilekatkan kepada bupati, apalagi dijadikan dasar untuk menyerang legitimasi pemerintahan daerah.
Bupati adalah pemimpin pemerintahan yang bertugas menjaga stabilitas daerah, memperbaiki tata kelola fiskal, memperkuat pelayanan publik, dan memastikan agenda pembangunan tetap berjalan. Sangat tidak bijak jika seluruh energi publik justru diarahkan pada upaya membangun persepsi bahwa setiap polemik personal adalah cerminan langsung dari kegagalan kepemimpinan.
Begitu pula dengan Partai Golkar sebagai institusi politik. Sebuah partai besar tidak dibangun hanya oleh satu nama, tetapi oleh sistem organisasi, sejarah panjang kaderisasi, dan mekanisme internal yang matang. Menarik persoalan individual menjadi stigma kolektif terhadap partai adalah bentuk penyederhanaan politik yang tidak sehat.
Kritik tentu penting dan harus dijaga sebagai bagian dari kontrol demokrasi. Namun kritik yang baik adalah kritik yang berbasis fakta, bukan framing yang sengaja dibangun untuk memperluas kerusakan citra politik. Publik berhak mengetahui kebenaran, tetapi publik juga berhak mendapatkan informasi yang adil dan tidak manipulatif.
Jika memang ada pelanggaran etik, maka mekanisme kelembagaan seperti Badan Kehormatan DPRD harus bekerja secara profesional dan independen. Proses harus berjalan, evaluasi harus dilakukan, dan sanksi jika diperlukan harus ditegakkan. Tetapi proses itu tidak boleh dijadikan alat untuk menyeret nama baik pemerintahan secara serampangan.
Sebagai masyarakat yang dewasa secara politik, kita harus memahami bahwa stabilitas pemerintahan daerah jauh lebih penting daripada kegaduhan yang dipelihara demi kepentingan sesaat. Daerah ini membutuhkan solusi, bukan sekadar sensasi.
Menjaga objektivitas publik adalah bagian dari menjaga kualitas demokrasi. Karena pada akhirnya, yang dibutuhkan rakyat bukan drama politik yang terus dipelihara, tetapi pemerintahan yang tetap fokus bekerja untuk kepentingan masyarakat.
Oleh: Dadan Satyavadin
Pemerhati Kebijakan Publik