KUNINGAN (MASS) – Saat ini, setidaknya ada 4 (empat) posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (alias eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang tengah kosong.
Mulai dari Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A).
Untuk mengisi itulah, puluhan eselon III berlomba menunjukkan kompetensinya untuk naik pangkat. Seperti yang terpotret dalam Uji Kompetensi Teknis melalui Tahapan Penulisan Makalah dan Wawancara, yang berlangsung di SMPN 1 Kuningan, Selasa (21/04/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh 67 peserta yang merupakan pejabat Eselon III. Dalam Uji Kompetensi Teknis itu, hadir Bupati Kuningan, Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi, Wakil Bupati Tuti Andriani, Sekretaris Daerah H Kusmana, serta Kepala BKPSDM Kabupaten Kuningan Beni Prihayatno.
Kepala BKPSDM Kabupaten Kuningan Beni Prihayatno, mengatakna bahwa proses penulisan makalah ini, nantinya akan diperdalam oleh assesor dari Pemda dan Akademisi.
Setelah penulisan makalah, para peserta juga akan dilakukan wawancara sebagai uji kompetensi teknis, yang rencananya dilakukan beberapa hari kedepan.
Beni ditanya perihal bedanya pengisian JPT untuk sekarang dan dulu saat masih open bidding. Meski sama sama ada uji tertulis dan lisan, sistem sekarang cukup berbeda.
Dimana para kandidat diambil dari mereka yang masuk kotak 7,8, atau 9. Bobot nilainya juga banyak, ada kompetensi kinerja (termasuk pengalaman), prestasi, termasuk Diklatpim III.
“(Kalo dulu) OB kan begitu lolos (eselon III, bisa langsung) ikut aja,” kata Beni, menekankan dulu tidak ada syarat kompetensi kinerja/teknis.
Sementata Bupati Dian, alam sambutannya, selain menyebut 4 posisi yang kosong, ia juga menyinggung bahwa dalam waktu dekat juga akan terjadi penambahan kekosongan jabatan akibat memasuki masa pensiun.
“Sehingga kebutuhan pengisian jabatan strategis akan terus berlanjut. Kira-kira hingga beberapa tahun ke depan akan terdapat puluhan posisi eselon II yang harus diisi,” ucapnya.
Bupati menekankan bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif dan tanpa intervensi. Ia meminta Sekretaris Daerah untuk memastikan seluruh tahapan berjalan secara transparan dan akuntabel.
“Proses ini harus transparan, tidak ada pengkondisian. Saya sendiri belum mengetahui hasil penilaian, baik dari manajemen talenta maupun dari uji kompetensi teknis. Semua murni berdasarkan hasil yang objektif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati Dian mengungkapkan, peserta yang mengikuti tahapan saat ini merupakan hasil seleksi administratif yang ketat, sehingga telah melalui proses penyaringan awal secara alami.
Dalam arahannya, Bupati juga menekankan pentingnya menghadirkan pejabat yang tidak sekadar mempertahankan posisi, melainkan memiliki kinerja tinggi (high performance), berani berinovasi, serta mampu menghadirkan terobosan baru.
Bupati berharap para pejabat yang terpilih nantinya mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah, seperti penanganan kemiskinan, pengangguran, stunting, hingga pembangunan infrastruktur.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah pemimpin yang berani mengambil risiko, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik, bukan sekadar menjaga status quo,” ujarnya. (eki)