KUNINGAN (MASS) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kuningan, Selasa (14/4/2026). Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum HMI Cabang Kuningan, Muhammad Naufal Haris, dengan membawa sejumlah tuntutan.
Dalam aksinya, HMI menyoroti dua isu utama, yakni Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang dinilai tidak sesuai antara nominal awal dengan hasil rapat Komisi IV DPRD, serta dugaan kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana Taspen untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Naufal Haris menyampaikan perbedaan angka dalam TGR telah menjadi perhatian publik dan memicu pertanyaan di tengah masyarakat. Selain itu, ia juga menilai pengelolaan dana Taspen PPPK belum transparan dan perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.
“Kami menggeruduk kantor DPRD untuk menanyakan terkait TGR, pada awal nominalnya yang tidak sesuai dengan hasil pada rapat komisi IV yang menjadi buah bibir masyarakat. Dan tentang dana Taspan PPPK yang sangat disayangkan sekali tidak ada keterbukaan,” ujarnya usai aksi.
Pada kesempatan itu, HMI menekankan agar DPRD Kuningan untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas kedua persoalan tersebut secara terbuka. Mereka menegaskan keterbukaan informasi publik merupakan hal penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
HMI juga menekankan pentingnya amanah dalam menjalankan jabatan, dengan mengacu pada nilai-nilai keislaman seperti Al-Qur’an dan Hadis sebagai landasan moral dalam kepemimpinan.
Sekum HMI, turut menekankan agar Bupati Kuningan dan Sekretaris Daerah (Sekda) dapat hadir secara langsung untuk menemui massa aksi. Diketahui pada aksi itu, HMI juga mengundang Bupati, Sekda dan BPKAD.
“Harapannya Pak Bupati itu hadir, Sekda juga hadir. Dilihat kebelakang yang hadir (saat aksi) itu hanya Wabup,” katanya.
HMI juga mengingatkan apabila tuntutan mereka tidak diindahkan, pihaknya berencana menggelar aksi lanjutan dengan melibatkan lebih banyak organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat. (didin)