KUNINGAN (MASS) – Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kuningan (HMI) menyoroti perubahan nilai anggaran dalam kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang dinilai janggal. Dari semula sebesar Rp8,6 miliar, angka tersebut disebut menyusut menjadi Rp3,2 miliar usai digelarnya rapat tertutup oleh Komisi IV.
Merespons hal itu, HMI Cabang Kuningan berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Kuningan pada Selasa (14/4/2026) pukul 13.00 WIB.
Ketua Umum HMI Cabang Kuningan, Muhammad Naufal Harits, menegaskan pihaknya meminta penjelasan terbuka agar tidak memicu spekulasi di tengah masyarakat.
“Anggaran kasus TGR itu awalnya Rp8,6 miliar, tapi setelah adanya rapat tertutup oleh Komisi IV, tiba-tiba menjadi Rp3,2 miliar. Ini ada apa? Kami meminta kejelasan soal itu,” ujar Naufal, Senin (13/4/2026).
Selain itu, HMI juga menyoroti dugaan penyelewengan dana Taspen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Mereka mendesak dilakukan audit menyeluruh serta penjelasan resmi dari instansi terkait guna memastikan hak-hak P3K tidak dirugikan.
“Ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tambahnya.
Sementara itu di bagian teknis, Koordinator Lapangan aksi, M Alghifari Kusumawardany, menyebutkan ratusan massa dari berbagai komisariat HMI akan turut serta setelah melakukan konsolidasi internal selama beberapa hari terakhir.
“Kami akan turun dengan ratusan massa. Ini bentuk keseriusan kami dalam mengawal isu-isu yang berkembang, khususnya yang menyangkut kepentingan publik,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut kata Alghifari, HMI juga berencana mengundang sejumlah pihak eksekutif yang diduga terlibat, termasuk Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuningan.
Titik kumpul massa direncanakan berada di kawasan perkotaan sebelum bergerak menuju Gedung DPRD Kabupaten Kuningan. Selama aksi berlangsung, peserta akan menyampaikan aspirasi melalui orasi secara bergantian serta membawa berbagai atribut aksi.
“Harapan kami ada keterbukaan informasi kepada publik dan langkah konkret dari pihak terkait. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut tanpa kejelasan,” pungkasnya. (didin)