KUNINGAN (MASS) – Kekhawatiran ASN P3K di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan akan dana pensiun mencuat sejak beberapa waktu belakangan.
Pasalnya, muncul isu yang tak sedap bahwa dana pensiun yang biasanya dikelola TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri), hilang begitu saja.
Salah satu P3K yang diwawancarai Kuninganmass.com, menyebut angka fantastis Rp 700 juta hingga Rp 1,3 Milliar dana pensiun P3K yang diperkirakan lenyap.
Dikatakan, P3K sendiri sebenarnya tidak memiliki dana pensiun alias harus menabung dengan cara memotong gaji, payroll. Dana itulah yang nantinya diproyeksikan menjadi dana pensiun P3K.
Beberapa sumber yang merupakan ASN P3K, mengaku soal Taspen ini tidak semua ikut serta. Apalagi, dikatakan bahwa awal-awal P3K di Kuningan, dana Taspen harus mengurus secara mandiri. Belakangan kabarnya diurus secara kolektif.
“Kurang lebih 700 jutaan sampe 1,3 M yang (diduga) dipakai dinas,” ujar salah satu sumber.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Dr Elon Charlan M Pd, menegaskan bahwa ia belum tahu persisnya karena baru dilantik sebagai Kadisdikbud pada Februari 2026 kemarin.
“Saya baru dilantik Februari,” kata Elon, Jumat (10/4/2026) malam.
Ia mengaku, secara formal tidak menerima apa saja yang “diwariskan” kepadanya terkait hutang-hutang Disdikbud yang belakangan terungkap ke publik, mulai dari TGR LHP BPK, hutang ke pihak ke tiga, hingga sekarang dana pensiun P3K.
Ia kemudian mengarahkan konfirmasi lebih lanjut tentu harus ke pihak terkait langsung, yang dirugikan dan kantor Taspen untuk tahu persis detail, sebelum nanti tentu saja pemangku kebijakan juga akan menindaklanjuti.