KUNINGAN (MASS) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026 Indonesia menjadi salah satu anggaran terbesar, yaitu mencapai Rp 335 triliun. Program ini sejalan dengan visi-misi Presiden RI untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak di seluruh wilayah, dari Sabang sampai Merauke. Secara konsep, program ini memang sangat baik.
Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, kita dapat belajar dari negara lain, misalnya Tiongkok, yang sudah lebih dulu menjalankan program serupa. Di Tiongkok, program MBG dijalankan dengan pendanaan sekitar 367 triliun rupiah selama 10 tahun, dimulai sejak 2011. Fokus utamanya adalah anak-anak yang mengalami kelaparan dan gizi buruk.
Tidak semua siswa di Tiongkok menerima MBG. Program tersebut hanya difokuskan pada anak-anak di daerah pedesaan, terutama anak-anak dari keluarga petani yang kesulitan memberikan akses makanan bergizi bagi anak sekolah. Artinya, pemerintah Tiongkok menargetkan wilayah dan kelompok yang paling rentan, bukan seluruh siswa.
Data di Tiongkok menunjukkan bahwa sekitar 37 juta siswa menerima MBG pada tahun 2020–2021, dengan anggaran sekitar 83 triliun rupiah per tahun. Jumlah itu hanya sekitar 13% dari total 293 juta siswa di Tiongkok (berdasarkan data Ministry of Education). Meskipun program ini telah berjalan lebih dari 10 tahun, pemerintah Tiongkok tetap tidak menargetkan cakupan universal, melainkan fokus pada kelompok prioritas.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program MBG di Tiongkok memberikan banyak manfaat, mulai dari perbaikan pertumbuhan anak hingga peningkatan kualitas gizi. Dari sini, Indonesia dapat belajar bahwa keberhasilan suatu program bukan hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh ketepatan sasaran dan strategi pelaksanaan.
Jika Indonesia ingin melaksanakan MBG secara berkelanjutan, perlu dipertimbangkan apakah program harus langsung universal atau difokuskan terlebih dahulu pada daerah rentan, miskin, atau rawan gizi buruk. Pendekatan seperti ini dapat membuat anggaran lebih efektif, dan dana yang tidak terpakai dapat dialihkan untuk program prioritas lainnya.
Oleh: Yoga Sunandar, Mahasiswa UM Kuningan
