KUNINGAN (MASS) – Salah satu perwakilan dari Waroeng Rakyat, Agi, menyampaikan pandangannya mengenai kinerja DPRD yang dinilai masih belum optimal. Agi menggarisbawahi pentingnya DPRD untuk lebih responsif terhadap harapan dan kebutuhan masyarakat.
“DPRD seharusnya menjadi jembatan aspirasi masyarakat. Namun, kritik yang muncul menunjukkan bahwa mungkin jembatan ini bolong, rusak, atau bahkan rapuh,” ujarnya.
Forum “Waroeng Rakyat” yang kala itu membahas evaluasi kinerja satu tahun DPRD Kabupaten Kuningan yang berlangsung di Kopi Miko pada Sabtu (20/9/2025), serta dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, mahasiswa, dan aktivis.
Pada diskusi tersebut, Agi juga menyoroti isu terkait tunjangan dan fasilitas yang didapat oleh anggota DPRD. Ia mempertanyakan, “Apakah tunjangan DPRD termasuk fasilitas yang diterima merupakan keinginan rakyat? Atau justru menjadi beban bagi masyarakat?,” tanyanya.
Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy, memberikan tanggapannya terhadap berbagai kritik dan evaluasi yang disampaikan. Ia mengapresiasi kegiatan diskusi ini, yang dinilai sangat konstruktif.
“Diskusi seperti ini adalah langkah yang sangat baik untuk mendengarkan suara masyarakat. Kami menghargai setiap pertanyaan dan kritik yang dilontarkan, termasuk terkait tunjangan dan fasilitas, itu kami terima sebenarnya kan balik lagi ke masyarakat,” tutur Nuzul.
Lebih lanjut, Nuzul menyatakan kritik yang diterima oleh DPRD bukanlah sebuah tantangan, melainkan “obat” untuk perbaikan ke depan. “Berbagai kritik yang kami dapatkan merupakan obat bagi diri kita para anggota DPRD adalah obat untuk perbaikan ke depan,” tegasnya.
Diskusi ini juga menyoroti perlunya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan penggunaan tunjangan. Agi mengatakan DPRD harusnya lebih terbuka dalam menjelaskan bagaimana anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat. “Kami ingin tahu apakah fasilitas dan tunjangan yang diterima anggota dewan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat,” pungkas Agi. (raqib)
