KUNINGAN (MASS) – Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kuningan, Asep Susan Sonjaya Suparman atau yang akrab disapa Asep Papay, lagi lagi angkat bicara soal polemik open bidding Sekda yang kembali mencuat.
Ia menilai tudingan aktivis Sadam Husen dan pengamat lain yang menyebut langkah Bupati definitif sebagai pemborosan adalah keliru dan salah alamat.
Menurut Asep Papay, proses OB Sekda yang gagal sepenuhnya terjadi pada masa Penjabat (Pj) Bupati. Biaya yang sudah dikeluarkan untuk seleksi tersebut melekat pertanggungjawabannya pada periode itu, bukan pada bupati definitif yang baru menjabat.
“Tidak adil kalau kesalahan masa lalu ditimpakan kepada bupati sekarang. Justru beliau yang sedang memperbaiki tata kelola birokrasi agar tidak cacat hukum,” tegasnya, Minggu (17/8/2025).
Faktanya, lanjut Papay, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan rekomendasi resmi untuk mengulang proses seleksi. Keputusan ini menjadi bukti sahih bahwa proses sebelumnya memang bermasalah secara prosedural.
“Kalau Kemendagri sudah menginstruksikan ulang, artinya bupati kita berjalan di jalur hukum yang benar, bukan memboroskan anggaran,” ujar Asep Papay, berbarengan di moment Hari Kemerdekaan RI.
Sadam Tuding Pembelaan PSI soal OB Sekda, Justru Tak Menjawab Keresahan Publik
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa langkah Bupati definitif ini justru menyelamatkan pemerintahan daerah dari potensi sengketa hukum. Dengan mengulang seleksi, jabatan strategis Sekda nantinya akan terisi secara sah dan memiliki legitimasi penuh.
“Kalau dibiarkan, posisi Sekda akan terus rawan digugat. Itu jauh lebih berbahaya daripada mengulang seleksi dengan mekanisme yang sah,” tambahnya.
Asep Papay juga mengajak para aktivis agar objektif dalam menyampaikan kritik. Menurutnya, suara aktivis sangat penting, tetapi harus didasarkan pada fakta dan aturan hukum yang berlaku.
“Kalau asal tuduh, yang rugi masyarakat. Karena publik jadi bingung, padahal realitanya bupati sekarang justru bekerja untuk membenahi masalah,” jelasnya.
Sebagai partai pendukung pemerintah, PSI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal langkah bupati dalam menata birokrasi.
“Kami ada di garda depan untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi berjalan dengan bersih dan akuntabel. Tugas kita bukan mencari kambing hitam, tetapi mendukung solusi yang benar demi kemajuan Kuningan,” pungkas Asep Papay. (eki)
