KUNINGAN (MASS) – Kesejahteraan sejatinya milik semua orang, tanpa terkecuali. Terutama bagi rakyat kecil yang serba kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Sebab, sangat terasa betapa sulitnya mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, ditambah harga-harga pangan terus melonjak. Semakinlah hidup terasa sempit dan mencekik.
Sebut saja, kelangkaan LPG 3 kg yang sempat viral di awal bulan Februari begitu meresahkan rakyat miskin. Di daerah Kuningan, Jawa Barat saja terjadi kekhawatiran ditengah masyarakat karena aturan baru pemerintah yang menetapkan pembelian LPG 3 kg harus di agen. Tentu menjadi kesulitan tersendiri untuk mendapatkannya. Akhirnya, Kepala Diskopdagperin Kuningan, Trisman Supriatna menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan isu kelangkaan LPG 3 kg, karena daerah Kuningan masih relatif aman dari sisi ketersediaan, serta tetap mengikuti regulasi yang berlaku (Kuningan.inews, 5/2/2025).
Namun, di daerah lain, ada yang harus sampai antre panjang demi mendapatkan LPG 3 kg, hingga kelelahan dan meninggal dunia. Akhirnya, pemerintah mencabut kembali kebijakan tersebut demi memudahkan rakyat mengaksesnya. Inilah segelintir permasalahan rakyat yang seharusnya disikapi dengan tuntas dan teliti oleh pemerintah. Bukan asal-asalan atau uji coba kebijakan, tetapi mengorbankan kesejahteraan rakyat sendiri.
Sejatinya Sifat Pemimpin
Peristiwa di atas hanyalah segelintir dari banyaknya polemik yang dialami rakyat Indonesia. Sebut saja, harga-harga mulai membumbung tinggi menjelang Ramadan. Tentu ini bukan tiba-tiba terjadi, tetapi sudah menjadi tradisi setiap tahunnya. Walhasil, tak sedikit rakyat bekerja keras demi memenuhi kebutuhan pokoknya.
Sayangnya, akibat aturan demokrasi, pemimpin saat ini tidak memahami tugasnya dengan baik. Nampak dari pemerintah hanya fokus pada kecukupan stok nasional dan tidak memastikan terdistribusi dengan baik hingga dikonsumsi masyarakat. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan bahwa stok aman dan tidak ada kelangkaan menjelang Ramadan sehingga masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk komoditas pangan.
Meskipun demikian, lonjakan harga tetap terjadi dan selalu berulang tiap tahun. Akibatnya, masyarakat tetap saja kesulitan untuk memperolehnya. Ini karena pemerintah tidak mau memastikan aspek distribusi, sudah berjalan dengan lancar atau belum. Asalkan stok cukup, seolah-olah masalah sudah selesai. Begitupula dengan kebutuhan yang lainnya, seperti LPG 3 kg, BBM, dan lain-lain.
Itulah pemimpin yang lahir dari ideologi kapitalisme, menjadikan penguasa tidak berperan sebagai pengurus rakyat (raa’in), tetapi sebagai regulator tanpa memastikan distribusinya hingga ke rumah-rumah rakyat. Bahkan, kapitalisme melahirkan para (oknum) penguasa yang mempermainkan aturan/kebijakan pangan demi keuntungan pribadi, sedangkan kemaslahatan rakyat ia korbankan. Ini sungguh berbeda dengan praktik di dalam sistem Islam (Khilafah).
Ya, dalam Islam, pemimpin itu hakikatnya pengurus dan pelayan rakyat. Sebagaimana sabda Nabi saw., “Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus.” (HR. Al-Bukhari). Artinya pengurus rakyat (ri’ayah) itu dilakukan dengan siyasah (politik) yang benar, yaitu tidak lain menjalankan hukum-hukum syariah serta mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan rakyat.
Pemimpin amanah akan menunaikan tugas ri’ayah, yakni memelihara semua urusan rakyatnya seperti menjamin pemenuhan kebutuhan pokok, menjamin kebutuhan pendidikan, kesehatan dan keamanan secara gratis serta melindungi rakyat dari berbagai gangguan dan ancaman termasuk dari oligarki.
Sejatinya tanggung jawab pemimpin berkaitan dengan sifat yang wajib ada pada dirinya, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadits Rasulullah saw. Diantara sifat kuat, takwa, lembut terhadap rakyat dan tidak membuat rakyat menjauh. Maksudnya, seorang pemimpin haruslah kuat, bukan orang yang lemah. Kuat disini artinya kekuatan kepribadian yang diiringi dengan sifat takwa dan kontrol diri, supaya tidak kebablasan. Begitupula, seorang pemimpin yang bertakwa kepada Allah SWT senantiasa bertaqarrub kepada-Nya dan sadar senantiasa diawasi, sehingga tak akan berani menindas rakyat.
Itulah gambaran tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya yang telah ditentukan oleh Islam. Semua itu hanya akan bisa terwujud dalam sistem pemerintahan Islam. Sosok pemimpin yang baik saja tidak cukup, pemimpin yang baik harus ada dalam sistem pemerintahan yang baik. Sistem pemerintahan yang baik tentu harus bersumber dari zat Yang Maha Baik, yakni Allah SWT.
Wallahu’alaam Bishshawwab.
Penulis : Siti Komariah
