KUNINGAN (MASS) – Sudah hampir 3 bulan lamanya sejak SPK tanggal 6 april 2023 persoalan PJU yang dianggarkan oleh Pemprov Jawa Barat melalui program Kuningan caang 2023 belum saja ada action nya. Sangat disayangkan progress kegiatan belum tampak dan tidak ada perkembangan, seolah-olah ada yang ditutup-tutupi.
Ini kalender kerja sudah dimakan waktu hampir 90 hari lamanya tapi progres tidak nampak hilalnya. Soal adanya bulan ini sedang gencar-gencarnya sosialisasi di kecamatan, desa dan kelurahan yang terdampak program Kuningan Caang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan perncanaan yang matang.
DImana-mana yang namanya sosialisasi sebelum menghadapi kegiatan atau bimtek dan lainnya itu dilakukan lebih awal sebelum penunjukan pemenang melalui e-catalog dan penentuan titik PJU sendiri. Ini aneh disaat sedang berjalannya waktu masa kerja SPK yang sudah hampir habis 90 hari baru dilaksanakan sosialisasi.
Dari awal program ini saya katakan terindikasi banyak pelanggaran, tidak terencana dan terindikasi menjadi bancakan oleh oknum pejabat Kuningan yang mempunyai banyak kepentingan.
Saya mohon nanti masyarakat menyaksikan gelar unboxing barang yang akan dipasang agar tidak “membeli kucing dalam karung”, kita saksikan bersama-sama masyarakat, kejaksaan, kepolisian, pihak dishub dan bupati apakah betul barang-barang yang disangkakan sesuai dengan spesifikasi atau malah sebaliknya?
Indikasi dugaan kecurangan lainnya yang nanti dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan adalah terkait meterisasi, ppn/pph, juga harga barang dan pelaksanaan teknis, saya sampaikan bahwa harga satuan di perencanaan RAB satu titik itu nilainya Rp16 jutaan (kurang – lebih).
Satu lampu 60 watt harga Rp. 3.5jtaan, tiang Rp2jtaan, pelaksanaan penggalian pondasi Rp1.5jtaan, pembukaan aliran PLN Rp1.8jtan. Total satu titik adalah Rp. 8.8jutaan, masih ada selisih sekitar 8jutaan.
Oke saya alokasikan keuntungan pihak ke tiga sebesar 10% berarti Rp1.6jutaan, maka tidak heran kalau mega proyek PJU ini dicurigai banyaknya indikasi KKN yang menguntungkan pihak-pihak oknum pejabat yang mempunyai kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Kedepan saya jamin ini akan terus menjadi atensi dan perhatian masyarakat terutama saya sebagai ketua korakap (agen control social). Sampai habisnya masa kerja kalender habis, beberapa kekhawatiran saya dan ini agar menjadi kehati-hatian adalah terkait pembayaran pemerintah daerah kepada pihak ke 3 pemenang pekerjaan PJU Kuningan caang ini.
Dilansir sebelumnya pihak ke 3 pelaksana pekerjaan kuningan caang ini tidak 1 rupiah pun mengajukan termin tahap pertama. Entah apa alasannya saya tidak mengetahui pasti, namun saya khawatir isu yang tersebar luas anggaran bankeu provinsi untuk PJU ini hanya tinggal menyisakan puluhan miliar saja, karena diduga dipakai tidak untuk semestinya, jadi pihak pengguna anggaran jangan sampai ini menjadi preseden buruk gagal bayar kepada pihak ke 3.
Saya pasti akan buktikan semua bahwa statemen wabup Kuningan yang seolah-olah menantang bahwa kegiatan PJU ini terkesan baik-baik saja, saya yang akan membuktikannya bahwa ini akan terbukti dan kuat dugaan-dugaan penyelewengan terencana sangat terstruktur dari awal.***
Dadang Abdullah (Ketua Korakap)
