KUNINGAN (MASS) – Saat rapat bersama para kontraktor yang tergabung dalam beberapa organisasi, Rabu (10/5/2023) siang, Pansus Tunda Bayar APBD TA 2023 justru sempat dituding sebagai salah satu faktor yang menghambat pengerjaan proyek tahun ini.
Hal itu, disampaikan pihak Gapensi melalui Uus Yusuf SE, saat mempertanyakan balik kapan pekerjaan-pekerjaan Pemda yang sudah diketuk palu untuk tahun 2023 ini, bisa mulai dikerjakan.
“Untuk tahun ini, itu kapan bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah diketok palu itu kan? Mohon maaf ini, adanya Pansus yang gak putus-putus kita juga jadi terhambat, karena dari eksekutifnya sendiri (beralasan) Pansusnya can beres,” kata Uus.
Ia mengatakan, selain soal gagal bayar kini berprogres penyelesaianya, para pengusaha kontruksi, pemborong ini juga membutuhkan pekerjaan agar bisa terlaksana.
“Titipan kita, amanat kepada Pansus, tolonglah uutk pnsus ini segera diselesaikan gimana terserah caranya saya serahkn. Jangan sampai ada kalimat jadi alasan, kenapa program yang sudah dilaksanakan (ketuk palu) belum dikerjakan gara-gara Pansus atau gagal bayar,” ungkapnya.
Dengan nada bercanda, Uus yang juga mengaku bahwa para pengusaha itu juga korban keterlambatan bayar di tahun 2022, ia menyentil gaji dewan,
“Atuh sakali kali mah dewan ge teu dibayar,” ujarnya diiringi tawa, sembari mengatakan sama-sama merasakan,
Namun di akhir, Uus mengaku pihaknya saat ini tidak menyalahkan siapapun atas gagal bayar 2021 kemarin. Ia, bahkan yakin penyelesaian pembayaran tengah terus dilakukan dan hanya menyisakan 5% kekurangan bayar.
Pasca rapat, Ketua Pansus Yudi Budiana SH menanggapi anggapan bahwa keberadaan Pansus, menghambat proyek pemerintah daerah.
“Kan (program) yang prioritas, Pusat DAK dan Provinsi,” ujarnya mengutip pernyataan yang terlontar dari TAPD di rapat sebelumnya bahwa program yang didahulukan, adalah program yang anggarannya dari Pusat dan Provinsi.
Politisi Golkar itu menegaskan, tidak ada korelasinya skema pembayaran yang selesai dengan Pansus. Karena, gagal bayar itu memang hutang yang harus dibayar.
“Karena kita (keberadaan Pansus itu) ingin mencari akar permasalahan dan jangan terulang lagi,” jelasnya.
Update terakhir, lanjut Yudi, pada akhir April kemarin sisa hutang masih 10 Milyar. Namun di rapat terakhir di bulan Mei ini, informasi resmi yang diterimanya tinggal 4 Milyar saja.
“Komitment yang dibangun 30 April, kenyataanya lewat,” ujarnya.
Pansus sendiri, baru saja melaksanakan Kunjungan Kerja. Yudi membenarkan, bahwa pohaknya melakukan konsultasi ke Pusat soal dana perimbangan. Ada juga beberapa catatan di laporan Pansus untuk nanti. (eki)
Video :
